- Inin Nastain | Subang
VIVA.co.id – Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait, pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2016, meluncurkan sebuah proyek percontohan (pilot project) program bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan menggunakan sistem layanan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, peluncuran pilot project ini diharapkan mampu merealisasikan rencana Presiden Joko Widodo sebelumnya, yang menginginkan penyaluran bansos bisa dilakukan secara non tunai.
"Supaya bisa langsung diterima oleh yang berhak. Seluruh pemerintah daerah harus upayakan (penyaluran bansos) non tunai," tutur Agus dalam sambutannya di Taman Bermain, Kampung Rawa, Jakarta Pusat, Kamis.
Agus menjelaskan, dengan peluncuran pilot project ini, masyarakat akan semakin mudah untuk mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, KKS telah disinergikan dengan sistem pembayaran elektronik yang sudah disediakan sebelumnya oleh bank pelat merah.
"Kalau kita bicara anggaran di 2017, anggaran yang dialokasikan (untuk bansos) itu Rp158 triliun. Ini komitmen negara, untuk mendukung perlindungan sosial," katanya.
Menurut Agus, uji coba penyaluran bantuan sosial dengan dukungan interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran perbankan Himbara menggambarkan potensi yang begitu besar dari sinergi perbankan Himbara.
Sampai dengan Juni 2016, tercatat Bank Himbara telah memiliki 114.154 Agen Layanan Keuangan Digital yang dimiliki oleh Bank Himbara di seluruh Indonesia. Dengan begitu, maka masyarakat akan langsung mendapatkan manfaat kemudahan.
"Masyarakat akan dapat bertransaksi di seluruh ATM, EDC, dan agen LKD/Laku Pandai dari Bank Himbara, sehingga secara otomatis perluasan akses akan didapatkan oleh masyarakat," tutur dia.
Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama, pemerintah meluncurkan e-warong Gotong Royong (e-warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan e-warong, masyarakat pun bisa langsung mencairkan bantuan yang diberikan pemerintah.
Kegiatan uji coba ini merupakan inisiasi dari Kementerian Sosial, yang didukung oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Himbara. (asp)
