VIVA.co.id – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan empat hal yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan penguatan wisata di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Danau Toba sendiri menjadi salah satu dari sepuluh destinasi wisata yang menjadi prioritas program pemerintah. Disamping, sembilan destinasi lainnya yakni Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.
Keempat hal tersebut yaitu pertama, presiden ingin lingkungan dan alam sekitar di kawasan wisata di Danau Toba harus diperhatikan. Kedua, infrastruktur penunjang wisata seperti jalan lintas Siantar-Parapat harus terbangun dengan baik.
Luhut melanjutkan, hal yang ketiga, Jokowi ingin adanya investasi dari pihak swasta untuk membangun tempat penginapan, baik itu home stay atau hotel di kawasan wisata danau vulkanik terbesar di dunia tersebut.
Selain itu, Jokowi ingin adanya penyiapan masyarakat atau pengembangan SDM di kawasan wisata Danau Toba, seiring dengan dijadikannya wilayahnya tersebut, sebagai tempat destinasi tujuan plesir turis domestik dan mancanegara, kata Luhut.
Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu berujar, penyiapan masyarakat itu tak kalah penting. Bahkan kata dia, sangat penting. Alasannya, masyarakat setempat harus bisa bersinergi dengan tiga hal lainnya yang sebelumnya juga diinginkan oleh Jokowi.
"Masyarakat harus bisa bersinergi dengan tiga hal itu. Harus bisa bersinergi dengan baik. Kalau hotel itu jadi, kalau fasilitas jadi, jalan Siantar-Parapat jadi, akhir tahun 2018 mendatang," ujar dia Sumatera Utara, Jumat 19 Agustus 2016.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait agar dalam pengembangan Danau Toba dilakukan dengan cara penguatan konektivitas dan aksesibilitas, seperti bandara, jalan, dan pelabuhan.
Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
Perpres itu untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan danau kebanggaan orang Batak itu ditandatangi Jokowi pada 1 Juni lalu. Dalam Perpres itu disebutkan, untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, maka dibentuklah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
Badan Otorita Danau Toba bertugas selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2041, dan dapat diperpanjang masa kerjanya.
(ren)
