- U-Report
VIVA.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat 19 Agustus 2016 lalu merilis angka ketimpangan pengeluaran dan pendapatan masyarakat atau gini ratio Maret 2016 tercatat turun menjadi sebesar 0,39 dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,40.
Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Prijambodo, mengatakan turunnya gini ratio didorong oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat kelompok menengah bawah yang jumlahnya mencapai 40 persen dari total penduduk.
Menurut dia, dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini potensi gini ratio kembali menurun masih bisa terjadi pada September 2016, bahkan target gini ratio dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada akhir 2016 sebesar 0,39 bisa saja tercapai.
"Ini masih bisa menurun pada survei berikutnya, bahkan bisa mencapai target RKP sebesar 0,39 pada akhir 2016 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 0,36 pada 2019," kata Bambang Prijambodo kepada VIVA.co.id beberapa hari yang lalu.
Penurunan gini ratio menurutnya, akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama, langkah-langkah bantuan sosial (Bansos) untuk kelompok masyarakat 40 persen menengah bawah yang akan tetep dipertahankan, meskipun ada pengetatan anggaran (APBN).
"(Bansos) tetap diprioritaskan, tidak terganggu oleh pengurangan anggaran belanja di 2016 ini," ucapnya
Kemudian, distribusi pendapatan juga tergantung dari kelompok masyarakat 60 persen berpenghasilan lebih tinggi di atas masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang sebesar 40 persen, yaitu kelompok kelas menengah dan kelompok elit.
Selain adanya kebijakan subsidi, ia mengatakan pemerintah juga akan memberikan afirmatif kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). "Maka, kita optimis bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran akan lebih baik September 2016 nanti," ujarnya.
Adapun besaran penurunan gini ratio akan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan APBN maupun kebijakan ekonomi lain yang tepat sasaran untuk menopang kelompok masyarakat 40 persen yang pendapatannya rendah.
"Belanja-belanja (negara) yang dikurangi memang yang kurang produktif yang tidak langsung mengarah kesejahteraan rakyat terutama ke saudara-saudara kita yang menengah bawah. Seperti (anggaran) perjalanan dinas yang tidak berpengaruh besar atau berpengaruh kecil bahkan tidak (berpengaruh) kepada saudara kita yang (kelompok) 40 persen (berpenghasilan) ke bawah," ungkapnya.
