- www.makassarkota.go.id
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan, tujuh penyebab provinsi Indonesia dengan koefisien ketimpangan pengeluaran dan pendapatan masyarakat (gini ratio) di atas rata-rata nasional (0,39) salah satu pengaruhnya adalah dari karakteristik daerah.
"Tujuh provinsi yang cukup tinggi dengan kisaran 0,4 sekian, sebenarnya itu adalah dipengaruhi oleh karakteristik dinamis dari provinsi, atau kota, dalam hal ini metropolitan," kata Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo kepada viva.co.id, ditulis Senin 22 Agustus 2016.
Provinsi dengan gini ratio tertinggi years on years (YoY) Maret 2016, dengan Maret 2015, adalah Sulawesi Selatan. Data terakhir Maret 2016, menunjukkan angka 0,42, dari 0,40 di Maret 2015. Posisi kedua, DI Yogyakarta dengan angka bertahan sebesar 0,42.
Kemudian, Gorontalo dengan tingkat gini ratio 0,41 dari 0,40. Keempat, Jawa Barat dengan dengan penurunan dari 0,42 menjadi 0,41. Posisi kelima ditempati DKI Jakarta, dengan rasio yang juga turun dari 0,42 menjadi 0,41.
Lalu, Sulawesi Utara yang gini rationya naik dari 0,381 menjadi 0,40. Disusul Jawa Timur dengan angka yang sama 0,40 yang sebelumnya 0,40.
Menurutnya tujuh provinsi tersebut, meliputi kota Metropolitan dengan kecenderungan dinamika perekonomiannya sangat cepat, khususnya dari peningkatan pendapatan kelompok masyarakat menengah ke atas. "Ini merupakan katakteristiknya," ujarnya.
Ia menambahkan, untuk menurunkan gini rationya dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan otoritas masing-masing pemerintah daerah, selain dari pemerintah pusat.
"Penyeimbangnya, seberapa besar itu dapat diturunkan, tergantung pada kebijakan ekonomi yang ada di daerah tersebut, dan kebijakan pemerintah pusat. Kami akan bersinergi," tutur Bambang. (asp)
