Singapura Negara Tertinggi Penyumbang Tax Amnesty

Ilustrasi/Antrean panjang sosialisasi tax amnesty di JIXPO Kemayoran
Sumber :
  • VIVA.co.id/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan perolehan sementara program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Sampai dengan 20 Agustus 2016, Singapura menjadi negara penyumbang terbesar hasil repatriasi program kebijakan tersebut.

Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun

"Singapura menyumbang 42 persen, dengan 18,5 persen di antaranya adalah repatriasi," jelas Menkeu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin 22 Agustus 2016.

Sri Mulyani menyebutkan, sampai periode tersebut, uang tebusan yang masuk ke dalam ke dalam kas negara telah mencapai Rp857 miliar, dari total 6.896 Surat Penyertaan Harta yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pemanfaatan Aset Negara Buat Bangun IKN Jadi Fokus Kerja DJKN 2022

Rinciannya, sebanyak 75,3 persen berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan 40,5 persen di antaranya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, dari WP Badan, sebanyak 24,7 persen dengan 44 persen di antaranya sektor UMKM.

Tebusan yang telah dibayarkan WP OP sampai periode tersebut mencapai 83,5 persen, dengan 92,3 persen berasal dari non UMKM. Sementara itu, dari WP Badan, memberikan sumbangsih 16,5 persen, dengan 97,2 persen berasal dari non UMKM.

Mau Beli ORI021 Bunga 4,9 Persen, Ini 28 Mitra Distribusinya

Menkeu menjabarkan, apabila dilihat dari sisi harta, tiga jenis harta, yaitu kas dan setara kas, tanah dan bangunan, dan investasi dalam bentuk surat berharga, menyumbang 88,3 persen dari keseluruhan nilai deklarasi harta sampai dengan periode 20 Agustus 2016.

Untuk kas dan setara kas menyumbang 48,2 persen, dengan enam persen adalah repatriasi. Tanah dan bangunan, menyumbang 22,1 persen, dengan 1,4 persen di antaranya repatriasi. Sementara itu, dari investasi dan surat berharga negara, menyumbang 18 persen, dan 1,1 di repatriasi.

"Diperkirakan jumlah besar akan masuk saat September, karena mereka ingin rate rendah," tutur Menkeu. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya