VIVA.co.id – Pengelolaan Blok Mahakam akan diambil PT Pertamina mulai tahun 2018 mendatang. Total E&P Indonesie masih belum menentukan sikap apakah ikut kembali untuk mengelola blok tersebut, usai kontraknya habis di tahun 2017.
Terkait itu, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, yang juga Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dwi berujar, Luhut ingin agar seluruh hal-hal yang masih tertunda untuk proses pengambil-alihan blok Mahakam bisa diselesaikan satu-dua minggu ini, seperti payung hukum atau peraturan tata kelola khusus dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk investasi.
"Misalnya mengenai payung hukum karena tahun depan Pertamina harus masuk untuk investasi supaya tak ada penurunan produksi 2018 yang signifikan. Makanya perlu ada payung hukum dari SKK Migas, harapannya cepat selesai," ujar Dwi di kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 23 Juli 2016.
Karena itu kata Dwi, sampai saat ini, Pertamina masih menunggu aturan khusus dari SKK Migas itu. Payung hukum tersebut diperlukan karena pelaporan keuangan untuk Blok Mahakam akan berbeda dari biasanya bila Pertamina mulai masuk berinvestasi sebelum kontrak Total habis.
Pertamina hanya akan bisa menggelontorkan dana investasi, tapi pengeboran tetap dilakukan oleh Total agar tak melanggar kontrak.
"SK (surat keputusan) itu diharapkan keluar satu-dua minggu," ungkap Dwi.
Dwi juga berkata, Luhut ingin Pertamina dilibatkan dalam pengajuan program kerja dan bujet blok (WP&B) Mahakam untuk rencana pengembangan (POD) lapangan migas.
Pertamina tahun depan akan melakukan investasi dengan melakukan pengeboran 19 sumur baru dan sumur pengembangan di Blok Mahakam mulai triwulan II-2017.
"Pengajuan WP&B-nya untuk POD 2017 bisa segera luncurkan. Investasinya Rp1,5 miliar. Dari rencana itu, ada 19 sumur tahun depan, di triwulan II-2017," kata Dwi.
