- REUTERS/Iqro Rinaldi
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu telah meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah, agar segera menyerap dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat untuk menggerakkan roda perekonomian secara merata.
Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan, karena pemerintah daerah sampai saat ini masih 'gemar' mengendapkan dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat di perbankan. Padahal, dana-dana tersebut mampu menggerakan perekonomian daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mencatat sampai akhir Juli 2016, posisi dana yang saat ini masih disimpan di perbankan mencapai Rp224 triliun. Angka ini meningkat Rp9,9 triliun dari posisi pada Juni 2016, sebesar Rp212 triliun.
"Tapi jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, Rp261 triliun pada posisi yang sama," kata Boediarso, saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta, Selasa 23 Agustus 2016.
Ia mengatakan, meskipun angka itu meningkat, namun secara keseluruhan, jumlah dana yang disimpan pemerintah di perbankan terus mengalami perbaikan.
Boediarso menjelaskan, mengapa posisi dana di perbankan pada Juli meningkat.
"Karena, transfer ke daerah naik di bulan Juli. Kedua, karena dari tahun ke tahun polanya seperti itu. Jadi, biasanya di bulan Juli, sedikit naik. Transfer naik, tapi penggunaan belum banyak," tuturnya.
Menurut Boediarso, angka tersebut akan naik hingga bulan September mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap meyakini pada akhir kuartal IV 2016 nanti, jumlah dana yang mengendap di perbankan, akan turun seperti pola di tahun-tahun sebelumnya.
"Pasti polanya seperti itu. Tahun lalu juga begitu. Memang turunnya dari November ke Desember," kata dia. (asp)
