VIVA.co.id – Komisaris PT Delta Mega Persada (Alam Sutera Group), Soelaeman Soemawinata resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) masa bakti 2016-2019.
Eman panggilan akrab Soelaeman, menjadi kader REI sejak 1998, dan sekarang dipercaya menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI Banten. Eman berjanji, jika dia dipilih menjadi ketua DPP REI, ia tidak akan berat sebelah dengan para pengembang besar maupun kecil.
"Tak ada perbedaan dan sekat, antara pengembang kecil di daerah dan pengembang besar nasional. Keduanya akan diberi porsi perhatian yang sama," jelas Eman, dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa 30 Agustus 2016.
Eman mengakui, dari kunjungannya ke 28 daerah, dia menemukan gap kebutuhan antara pengembang di daerah dan di Jakarta. Di mana pengembang daerah berfikir, agar usahanya tetap tumbuh dan tetap berjalan, sehingga kendala pendanaan pengembang daerah akan jadi fokus pada tahun pertama dirinya, jika dipercaya menjadi ketua DPP REI.
“Fokus kerja saya adalah terkait pendanaan pengembang di daerah, terutama pengembang RSh. Satu tahun pertama jangan sampai ada pengembang yang kreditnya macet di daerah, saya akan all out untuk masalah ini,” ujar Eman.
Adapun cara mengatasi pendanaan daerah, lanjut dia, dapat dilakukan dengan sinergi bank daerah dengan bank nasional seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang memiliki pengalaman dalam penyaluran kredit di sektor properti.
Terlebih, sebagai asosiasi pengembang terbesar dan tertua di Indonesia, Eman yakin REI akan memiliki posisi tawar yang besar untuk mendorong perbankan mendukung pendanaan pengembang-pengembang kecil di daerah.
Sementara itu, Anggota Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI, Alwi Bagir Mulachela menegaskan, dalam suksesi pemilihan Ketua Umum REI penting untuk tetap menjaga rasa persaudaraan antara anggota REI, meski setiap tiga tahun sekali ada agenda pemilihan ketua.
Menurut dia, adanya orang yang berminat dan bersedia menjadi ketua umum REI sangat luar biasa baik, karena dia harus mengikhlaskan waktu, tenaga, dan materi untuk kepentingan anggota asosiasi. "Untuk itu, berpolitik cukup tiga tahun sekali, setelah itu kembali bersatu mengurus bisnis," ujar Bagir. (asp)
