Pengakuan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Banggar DPR

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa kondisi kas keuangan negara saat ini makin tergerus lantaran kurang teroptimalisasinya penerimaan pajak, di tengah masifnya gelontoran belanja.

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2021 Capai 3,69 Persen

Sebagai bendahara negara yang diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani mengakui bukan hal mudah untuk melakukan pengakuan tersebut di depan seluruh anggota parlemen. Karena tentu akan memengaruhi kredibilitas sebagai abdi pengelola keuangan negara.

“Saya tidak malu mengatakan itu, karena saya tahu bahwa kredibilitas bendahara negara akan sangat terpengaruhi dengan tidak berpura-pura kalau tidak punya uang,” tutur Menkeu, Selasa malam, 30 Agustus 2016.

Sri Mulyani Janjikan Insentif ke Perusahaan Peduli Perubahan Iklim

Dalam kondisi seperti ini, Menkeu mengakui, bukan sesuatu yang mudah untuk menyeimbangkan kas penerimaan negara, dengan pos belanja yang sudah dialokasikan. Penerimaan seret, belanja terus digelontorkan, sementara pemerintah pun harus tetap menjaga defisit di batas aman.

“Defisit dipatok tiga persen. Manuver pemerintah ada batasnya. Kalau penerimaan pajak tidak masuk, satu-satunya sumber uang meminjam. Kalau sudah tiga persen, kami tidak mau langgar UU Keuangan Negara,” katanya.

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Maksimal 5,5 Persen

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, situasi tersebut yang memang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, pemotongan anggaran memang mutlak harus dilakukan, lantaran masih ada pemborosan belanja yang seharusnya bisa dihemat.

“Kita boros? Tampaknya ya. Ini situasi yang kami hadapi. Kami ingin sampaikan sejelas mungkin, tanpa memberikan impresi kami menakut-nakuti atau tidak hati-hati. Mohon maaf kalau tidak menimbulkan kenyamanan,” ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.

Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 yang Dirilis BPS Sesuai Prediksi

BPS baru saja merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2021 sebesar 5,02 persen dan sepanjang 2021 3,69 persen.

img_title
VIVA.co.id
7 Februari 2022