- Fikri Halim / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penandatanganan nota kesepahaman, atau memorandum of understanding (MoU) untuk meningkatkan kerja sama kedua belah pihak di bidang statistik dan jasa keuangan.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Kepala BPS Suryamin di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, OJK, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2016.
Muliaman mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya kerja sama ini. Menurutnya, OJK memiliki komitmen memperbaiki data di lembaga jasa keuangan.
"Bagi kami, komitmen data itu penting dan banyak data yang harus dirapikan, agar pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Namun, secara internal juga siapkan SDM untuk rapikan, sekaligus samakan data," kata Muliaman.
Sementara itu, Suryamin menerangkan, dalam menghasilkan beberapa produk statistik di bidang finansial, BPS membutuhkan data-data penting lembaga keuangan, agar dapat menggambarkan potensi dan perkembangan riil sektor keuangan dalam perekonomian nasional.
"Melalui MoU ini, kami akan menggali informasi, misalnya secara umum adalah PDB (pertumbuhan domestik bruto) dari sisi sektor keuangan, dan kalau hasilnya sudah didapatkan, maka akan dimanfaatkan juga oleh OJK dan pemerintah untuk berbagai kebijakan," kata Suryamin.
Dijelaskannya, Indonesia sebagai anggota G-20 memiliki konsekuensi melaksanakan 20 rekomendasi yang tertera dalam Data Gaps Initiative (DGI). Salah satu dari rekomendasi tersebut adalah penyusunan sectoral accounts and balance sheets (SAB) di masing-masing negara. Rekomendasi ini juga merupakan prioritas utama dalam rekomendasi DGI itu.
Di Indonesia, BPS ditugaskan sebagai lead agency dalam menyusun SAB. "Yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan OJK, BI dan Kementerian lainnya," tuturnya. (asp)
