- Raudhatul Zannah / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan para stakeholder melakukan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan Kota Baru Publik Maja.
"Tujuan yang ingin dicapai melalui seminar dan lokakarya ini adalah untuk melibatkan para pemangku kepentingan agar berperan aktif, menyampaikan gagasan dan saran dalam menyusun kebijakan teknis dan strategis keterpaduan pembangunan infrastruktur dengan menjunjung konsep kota cerdas berkelanjutan," kata Kepala BPIW Kementerian PUPR Hermanto Dardak di Hotel Ambhara Jakarta pada Kamis, 1 September 2016.
Kota Baru Publik Maja direncanakan sebagai kota satelit mandiri memiliki total luas pengembangan sekitar 18 ribu hektare (ha) yang berada di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat.
"Sebagai Kota Satelit Mandiri, pembangunan Kota Baru Publik Maja diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur)," ujarnya.
Saat ini pihaknya sedang menyusun master plan dan development plan yang nantinya menjadi acuan dalam pengembangan infrastruktur kawasannya, seperti akses jaringan jalan Pamulang-Parung Panjang dan penyediaan jaringan air bersih melalui Waduk Kariyan.
Ia mengatakan Kota Baru Publik Maja dapat menjawab tantangan pembangunan perkotaan seperti penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penurunan angka ketimpangan ketersediaan perumahan (backlog), penurunan luas kawasan kumuh, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
Sehingga, keterpaduan pembangunan infrastruktur Kota Baru Publik Maja dapat menjadi model nasional yang dapat diduplikasi dan diaplikasikan dalam pembangunan kota baru publik yang mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan penyebaran penduduk, saat ini tidak kurang 123 juta jiwa atau sekitar 53 persen penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan, yang telah berkembang enam kali lipat dari awal 1970-an.
Sebagai informasi, perkotaan sebagai aglomerasi telah memberikan kontribusi 74 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) secara nasional. Sehingga, proporsi penduduk perkotaan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kontribusinya yang semakin signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kondisi inilah, kemudian menuntut kapasitas menajemen yang memadai guna memberikan layanan perkotaan yang lebih handal, sekaligus untuk merespons tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, baik dalam konteks pelayanan internal (human scale) maupun pelayanan eksternal (regional scale) sebagai network cities.
