- TMCPoldaPoldaMetroJaya
VIVA.co.id – Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lolly Martina Martief mengungkapkan pihaknya sedang bersiaga menghadapi dampak La Nina yang melanda Indonesia hingga November mendatang.
Lolly mengatakan adanya gelombang La Nina akan membawa perubahan curah hujan di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Di mana saat ini semestinya Indonesia berada dalam fase musim panas, namun karena perubahan iklim menjadi masuk musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi.
"Dari data BMKG (Badan Metreologi, Klimatologi, dan Geofisika) mengagetkan. Ternyata curah hujan bulanan tinggi sampai November. Masuk Februari 2017 curah hujan kriteria menengah atau curah hujan di atas 150 milimeter per bulan. Maka, kemarin di koordinasikan masing-masing kementerian melakukan kesiap siagaan," ungkap Lolly di kantornya Kementerian PUPR Jakarta pada Senin, 5 September 2015.
Menanggapi ancaman curah hujan ini, ia mengatakan Kementerian PUPR melakukan dua persiapan, yaitu secara struktural dan nonstruktural. Persiapan struktural dilakukan dengan penanganan banjir, seperti normalisasi sungai. Kemudian, kegiatan pemeliharaan sungai, bendungan-bendungan atau waduk pengendali banjir.
"Saat ini catchment (resapan air) area banyak yang rusak. Banyak sedimen, sehingga kapasitas sungai berkurang (dalam menampung volume air)," ucapnya.
Oleh karena itu, menurutnya pembangunan waduk multifungsi sangat menjadi perhatian untuk pembangunan ke depannya karena dapat difungsikan untuk irigasi, air baku (air minum), termasuk sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta pengendali banjir dari meluapnya volume air sungai.
Selanjutnya, persiapan nonstruktural yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk peduli lingkungan seperti masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Peduli Sungai untuk melakukan pemeliharaan yang bersifat nonfisik.
Menurut Lolly, keterlibatan komunitas masyarakat, diharapkan dapat menstimulasi kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Kesadaran itu penting ditimbulkan mengingat peran pemerintah yang terbatas di tengah masyarakat.
Perlu diketahui, total panjang sungai utama di Indonesia adalah 24.800 kilometer, di dalam perkotaan 5.600 kilometer, di luar perkotaan sejumlah 19.100 kilometer. Sementara itu, dari total panjang aliran sungai tersebut baru tersedia tanggul sebanyak 3.500 kilometer.
