- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu mengatakan bahwa pemerintah harus berperan lebih dalam mengelola sektor pangan.
Peran Swasta dalam sektor pangan disebut maksimal hanya 20 persen dan pemerintah yang harus mengambil peran selebihnya.
Said juga menyebut, bahwa induk usaha, atau holding BUMN Pangan jangan disamakan dengan disamakan dengan konsolidasi BUMN di bidang perbankan maupun konsolidasi BUMN lainnya. Di mana, pemerintah harus mengambil peran lebih dalam untuk mengintervensi sektor tersebut.
"Artinya pemerintah harus masuk lebih besar dan konsolidasi BUMN pangan, jangan disamakan dengan sektor perbankan, untuk pangan 80 persen isinya harus dikendalikan negara, 20 persen baru untuk bisnis atau swasta," kata Said dalam diskusi bertajuk "Mangan Ora Mangan, Bikin Holding Pangan" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 17 September 2016.
Ia membandingkan dengan beberapa negara lainnya yang mengendalikan sektor pangan lebih besar. Salah satunya adalah negara Thailand yang betul-betul mengintervensi persoalan pangan di negara Gajah Putih tersebut.
"Tidak ada negara manapun yang membebaskan pangannya ke swasta, misalnya saja kalau thailand, yang mengendalikan pangan itu adalah raja, kita memang tidak punya raja. Tapi ke depan pangan harus betul-betul dikendalikan oleh negara," kata dia.
Selain itu, Ia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi jika ada permasalahan terkait penyediaan pangan. Produksi dari petani hingga distribusi ke konsumen harus diteliti secara gamblang.
"Untuk pangan, segala yang dikendalikan selalu dua, ada hulu dan hilir, pemerintah harus masuk di sana, tapi kalau untuk di tengah itu (antara hilir dan hulu) itu menjadi pilihan, kalau di tengah mandek, negara atau swasta pun bisa masuk," tutur dia. (asp)
