- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur, bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat optima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.
“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 September 2016.
Presiden menegaskan, Indonesia harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dan debirokratisasi, menyederhanakan, mensimpelkan.
“Sekali lagi, kita harus membangun manusianya, SDM (Sumber Daya Manusia)nya, dengan meningkatkan kompetensi kapasitas sumber daya manusia kita secara berkelanjutan,” ujarnya.
Jadi basis
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya berharap, daerah-daerah, atau kementerian/lembaga (k/L) yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar tidak menutup, atau menyimpan laporannya. Tetapi, seharusnya menjadi basis untuk membuat tindakan-tindakan perbaikan yang makin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Menkeu, jika pada 2014 lalu, sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015, meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (Pemprov), 222 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 60 pemerintahan kota (Pemkot).
Dari jumlah tersebut, Menkeu memberikan penghargaan kepada 22 K/L, tiga pemprov, delapan pemkab, dan empat pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. (asp)
