- Biro Pers Kepresidenan
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo secara simbolik memberi penghargaan kepada daerah, lembaga negara, dan kementerian, yang laporan keuangannya dalam lima tahun berturut-turut, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Ada 22 kementerian dan lembaga negara, serta 15 pemerintah daerah, yang mendapatkan penghargaan itu.
Presiden mengingatkan, agar jajaran pemerintah tidak berpuas diri pada predikat opini WTP. Sebab, opini itu bukan jaminan tidak adanya praktik penyalahgunaan keuangan negara.
"Justru, dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Selasa 20 September 2016.
Presiden meminta, agar semua pihak segera membangun sistem keuangan yang baik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mengiringi sistem itu.
"Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi dan debirokratisasi. Jangan lupa, kita juga harus membangun manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan," jelas Jokowi.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo setuju dengan Presiden. Menurutnya, pencapaian WTP bukan sekedar laporan. Tapi, bagaimana ke depannya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Provinsi Sulawesi Selatan adalah satu provinsi yang sudah enam kali, enam tahun berturut mendapatkan opini WTP. Karena itu, memang diharapkan bahwa WTP atau laporan akuntansi tidak hanya sebuah laporan, tetapi outcome, output harus jelas, punya nilai, punya kemajuan yang nyata bagi rakyat," jelas Syahrul, setelah menerima penghargaan di Istana Negara.
Dia bilang, pencapaian WTP suatu daerah akan berdampak pada akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Sehingga, memberi dampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Di Sulawesi Selatan, pembangunan kami tertinggi 8,05 persen," katanya.
Untuk itu, Syahrul pun terus mendorong, agar laporan keuangan yang WTP, bisa berdampak konkret pada efektivitas pemerintah. "Seperti arahan pak Presiden tadi, memang bisa mendorong aktivitas pemerintahan yang lebih nyata, mendorong berbagai dimensi kebutuhan rakyat yang dibutuhkan," katanya.
Secara simbolik, Presiden Jokowi menyerahkan penghargaan kepada daerah, instansi pemerintah dan lembaga negara, yang memperoleh WTP lima tahun berturut-turut. Yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dihadiri langsung Ketua Ade Komaruddin, Kementerian Perindustrian oleh Menteri Airlangga Hartanto, Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Ahmad Heryawan, Kabupaten Boyolali oleh Bupati Seno Samudro, dan Kota Surakarta oleh Walikota FX Hadi Rudyatmo. (asp)
