- VIVAnews/Yuliseperi
VIVA.co.id – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan pemerintah sebaiknya tidak mewacanakan kembali relaksasi ekspor konsentrat. Pemerintah saat ini seharusnya fokus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan yang digunakan pengusaha mineral, yang melakukan ekspor material mentah ilegal.
Manajer Komunikasi PWYP lndonesia, Agung Budiono, mengatakan pengusaha tambang mineral kerap kali melakukan ekspor material mentah secara diam-diam (ilegal) melalui pelabuhan 'tikus' yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.
"Kami mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan 'tikus'. Ini yang kerap digunakan oleh para pengusaha tambang mineral yang melakukan ekspor material mentah secara diam-diam," ungkap Agung di Tjikini Lima, Jakarta, pada Minggu, 25 September 2016.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu keluar bahan minerba, sehingga tidak ada lagi ekspor tambang mineral ilegal. Kemudian, membangun dan mengembangkan aspek-aspek kepelabuhan yang terintegrasi dengan standar IT.
Selain itu, aspek penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan ekspor ilegal harus ditegakkan.
"Dengan memastikan progres seluruh pembangunan smelter, melakukan koordinasi yang intens dengan kementerian terkait dengan pengembangan industri hilir, termasuk mitigasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan sosial akibat berkembangnya industri hilir," jelasnya. (ase)
Perluas Pasar Ekspor, Bea Cukai Asistensi Tiga UMKM Ini
Bea Cukai terus berupaya mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar internasional melalui pembinaan dan asistensi ekspor di daerah.
