- Wikipedia
VIVA.co.id – Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengaku hingga saat ini masih menunggu kepastian Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden (perpres) soal proyek pembangunan light rail transport (LRT) Bandung. Wali kota yang akrab disapa Emil ini mengatakan, proyek senilai Rp4 triliun itu akan mendapatkan kucuran dana dan yang memerlukan payung hukum dari Pemerintah Pusat.
"LRT Bandung ini dijanjikan Presiden mendapat subsidi 51 persen. Jadi minggu ini sedang proses bertanya ke Presiden apakah perpres LRT-nya, jadi apa tidak?" ujar Emil di Bandung Jawa Barat, Selasa 27 September 2016.
Menurutnya, jika payung hukum itu terbit, pembangunan rute sepanjang 10,15 kilometer dari kawasan Babakan Siliwangi hingga Leuwi Panjang, dipastikan terlaksana dengan maksimal. "Kalau jadi, berarti biaya Rp4 triliun, setengahnya oleh APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), sehingga nanti tidak membebani Pemkot (Pemerintah Kota) terlalu besar," ujar Emil.
Sebagai informasi, proyek ini sudah memasuki masa tender, namun belum ada pengumuman perusahaan mana yang memenangkan proyek modernisasi transportasi itu. Sejumlah perusahaan transportasi internasional dikabarkan turut menjadi peserta tender.
Salah satunya yaitu operator angkutan umum asal Singapura, Singapore Mass Rapid Transportation (SMRT), melalui konsorsium perusahaan teknik T-Files di Indonesia. Perusahaan tersebut telah mengajukan surat resmi mengikuti tender proyek pembangunan LRT di Bandung.
"Ini kan baru pengumuman lelang. Setelah pengumuman, investor akan menghitung lokasi-lokasi yang dijadikan subsidi untuk investasi," jelasnya.
Anak Usaha Adhi Karya Bakal IPO, Cari Dana Rp1,6 Triliun Buat Ini
Anak usaha Adhi Karya atau Adhi Commuter Properti akan IPO dengan melepas maksimal 28,6 persen sahamnya.
