VIVA.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di level Rp12.930 pada hari ini, tak lepas dari transparansi yang dilakukan pemerintah bersama otoritas keuangan untuk menciptakan kepercayaan para pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia.
“Kami memiliki keuntungan dari sisi kepercayaan atau confidence yang meningkat terhadap situasi ekonomi Indonesia,” kata Ani, sapaan akrab Menkeu, saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 27 September 2016.
Ani menjabarkan bahwa penguatan Rupiah memang dipicu faktor eksternal dan faktor dalam negeri. Dari sisi eksternal, dipengaruhi dari kepastian bank sentral AS atau The Federal Reserve yang dipastikan akan menaikkan tingkat suku bunga acuan pada akhir tahun ini sehingga tidak menimbulkan gejolak di pasar keuangan.
Sementara dari sisi dalam negeri, lanjut Ani, perkasanya mata uang Garuda dipicu derasnya aliran modal yang masuk ke Indonesia ditambah implementasi program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
“Ini (penguatan) menjadi relatif sangat kuat dibandingkan pola yang sama tahun lalu. Ini yang bisa menjelaskan tentang sisi mata uang mengalami penguatan,” tuturnya.
Kendati demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui bahwa penguatan Rupiah tentu memiliki implikasi terhadap penerimaan negara. Menkeu menegaskan, masih ada dampak positif yang dapat dirasakan Indonesia dengan penguatan Rupiah.
“Nilai positifnya, inflasi jauh lebih stabil karena imported inflation menjadi sangat rendah. Rakyat secara keseluruhan menikmati keuntungan dari penguatan Rupiah,” katanya.
Lagipula, lanjut Ani, potensi kehilangan penerimaan tersebut masih bisa terkompensasi dari derasnya aliran modal yang masuk. Harapannya kemudian ada pada sektor investasi.
“Ada beberapa dari mereka (pelaku usaha) membeli surat berharga pemerintah dalam jangka pendek. Kami sudah melihat yield turun, berarti beban bunga turun. Itu bisa mengkompensasi penerimaan dalam bentuk Rupiah,” kata dia.
Pemerintah bersama otoritas keuangan terkait akan meneruskan kebijakan-kebijakan yang tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian serta menciptakan kepercayaan investor.
“Pemerintah dan Bank Indonesia akan meneruskan, menyampaikan informasi yang paling tidak dipahami dan dianggap merupakan sebuah informasi yang dianggap kredibel sehingga posisi dari perekonomian, persepsi mengenai kerentanan itu menurun,” kata Menkeu.
