Wakili Menkeu Sri, Menteri Darmin Bahas Suntikan Modal BUMN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVA.co.id – Komisi XI DPR melakukan rapat dengan pihak pemerintah, terkait dengan wacana privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng ini, dihadiri oleh 28 anggota Komisi XI DPR RI dari 10 fraksi.

Sri Mulyani Janjikan Insentif ke Perusahaan Peduli Perubahan Iklim

Sementara itu, dari pihak pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hadir, dengan didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho, serta Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro.

"Rapat ini sudah bisa dimulai, karena sudah dihadiri oleh 28 anggota DPR Komisi XI dari 10 fraksi," ujar Mekeng ketika memulai rapat kerja, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 3 Oktober 2016.

Sri Mulyani: Industri Otomotif Kunci Pemulihan Ekonomi

Darmin diketahui hadir mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dikabarkan sedang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

"Sesuai dengan undangan yang kami terima, hari ini saya selaku Menkeu hadir untuk membahas rights issue empat BUMN," kata Darmin.

Lagi, Sri Mulyani Sabet Penghargaan Internasional

Diketahui, rapat kali ini membahas tentang privatisasi empat BUMN berstatus perusahaan terbuka, dengan cara menerbitkan saham baru, alias rights issue. Keempatnya adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

Hal ini, merupakan bagian dari program privatisasi dan penguatan modal bagi keempat BUMN tersebut. Sekaligus, untuk mempertahankan struktur porsi pemegang saham antara pemerintah dan publik di masing-masing BUMN itu.

Sebab, keempat BUMN tersebut diketahui telah memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti WIKA dengan PMN R4 triliun, JSMR Rp1,5 triliun, KRAS Rp1,25 triliun, dan PTPP dengan PMN sebesar Rp2,25 triliun.

Nantinya, masing-masing BUMN ini akan melakukan right issue dengan menjaring modal baru yang ditambahkan dari publik, dengan target total tambahan modal sebesar Rp6,1 triliun untuk WIKA, Rp1,8 triliun untuk JSMR, Rp1,7 triliun untuk KRAS, dan Rp4,4 triliun yang ditargetkan untuk PTPP. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya