- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan sampai saat ini masih ada pengusaha kelas kakap yang menyamar sebagai para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty demi mendapatkan tarif rendah.
“Sebanyak 99,8 persen (dari bisnis di Indonesia) itu UMKM, namun ada yang berkedok UMKM,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin malam, 3 Oktober 2016.
Suryadi pun berbagi pengalamannya ketika melakukan sosialisasi tax amnesty di depan para pelaku UMKM bersama Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Dalam sosialisasi itu, Suryadi mengatakan, banyak pelaku UMKM yang memiliki aset di luar negeri.
Hal tersebut, ditegaskan Suryadi, menjadi indikasi bahwa ada kemungkinan para pelaku UMKM dalam negeri memiliki aset di luar negeri. Para pelaku UMKM sendiri mendapatkan tarif tebusan khusus sebesar 0,5 persen.
“Saya sama Pak Dirjen waktu sosialisasi ketawa. Mereka tanya rumah di luar negeri (untuk diikutsertakan dalam tax amnesty). Jadi saya rasa berkedok UMKM ini,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ken. Dia menegaskan, apabila ada UMKM yang mendeklarasaikan hartanya lebih dari Rp10 miliar, maka akan dikenakan tarif tebusan normal. Namun dia menegaskan bahwa otoritas pajak sama sekali tidak bisa dikelabui oleh ulah seperti itu.
“Kalau (UMKM) omzetnya Rp4,8 miliar, berarti dia pakai tarif 0,5 persen. Kalau di atasnya, maka dikenakan 2 persen. Kami tidak bisa disiasati, karena DJP punya data,” kata dia.
Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19
Peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam membangun sektor perekonomian di Indonesia.
