VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G. Plate menegaskan, keempat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan diprivatisasi harus memperbaiki aspek kinerja sebelum menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Seperti Krakatau Steel yang merugi, tapi distribusinya raup keuntungan yang besar. Produsennya berdarah-darah," ujar Johnny di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.
Selain Krakatau Steel, dia juga menyoroti laporan keuangan PT Jasa Marga Tbk, yang memiliki catatan bagus dan meraup untung besar. Namun menurut dia, jika keuntungan sangat besar, maka penyetoran dividen ke negara juga besar.
"Seharusnya pemberian PMN sebanding dengan dividen yang diberikan," ujarnya.
Di sisi lain, Johnny mengaku maklum pada ambisi keempat BUMN tersebut untuk memperoleh PMN demi penguatan modal perusahaan. Namun dirinya mengingatkan, jika hal tersebut juga harus diimbangi dengan perbaikan kinerja oleh masing-masing BUMN.
"PMN diberikan, tapi perbaikan kinerja tetap harus dilakukan," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem tersebut.
Sementara anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Eddy Susetyo mengajukan keberatan untuk menyetujui PMN sebesar Rp9 triliun untuk membeli saham baru (rights issue) empat emiten BUMN dalam program privatisasi lantaran evaluasi PMN BUMN tahun 2015 belum selesai.
"Saat pembahasan dengan Dirjen Kekayaan Negara, belum selesai evaluasi hasil dari PMN sebelumnya. Jadi kalau itu saja belum selesai, sekarang kita diminta setujui yang baru?" ujar Andreas.
Di samping itu, menurut dia, kondisi fiskal saat ini sangat ketat, seiring dengan masih jauhnya penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan segala kemungkinan yang menjadi risiko terhadap sektor fiskal.
"Kalau lihat secara makro, fiskal seperti sekarang penerimaan pajak masih rendah. Jadi risiko terhadap fiskal masih ada," ujarnya.
Diketahui, keempat BUMN yang akan diprivatisasi tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Pemerintah akan mengajukan privatisasi melalui skema penerbitan saham baru, dengan total dana sebesar Rp14,3 triliun.
Nantinya, saham baru itu akan dilepas ke publik untuk kemudian dibeli lagi oleh pemerintah, melalui PMN sebesar Rp9 triliun. Sementara sisanya senilai Rp5,3 triliun akan ditawarkan kepada masyarakat.
Laporan : Mohammad Yudha Prasetya
