- CNBC
VIVA.co.id – Pemerintah mengaku akan terus melakukan percepatan pengembangan Blok Masela. Sejumlah dokumen yang bisa dipercepat, akan dilakukan percepatan. Bahkan pembicaraan tersebut juga telah dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.
Sejumlah insentif yang diminta oleh kontraktor Jepang, yaitu Inpex Corporation pun disebut akan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengembangan Blok Masela ke depannya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmaja Puja, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat jawaban kepada pihak kontraktor terkait permintaan insentif dalam pengembangan Blok Masela.
"(Soal Insentif) kan kita sudah jawab. Surat jawaban sebentar lagi meluncur (ke Inpex)," kata Wirat, saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin 10 Oktober 2016.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya telah membahas insentif tersebut dengan Duta Besar Jepang. Inpex saat ini telah mengajukan insentif kepada pemerintah, di antaranya adalah kepastian perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela selama 30 tahun yang semula berakhir pada 2028, akan berakhir pada tahun 2058.
Lalu insentif yang kedua, Inpex meminta insentif pajak alias Tax Holiday selama 15 tahun. Kemudian yang ketiga, Inpex meminta agar cost recovery yang telah dikeluarkan sebesar US$1,2 miliar untuk segera dikembalikan. Selain itu, Inpex juga meminta jatah bagi hasil kepada pemerintah untuk ditingkatkan menjadi 50 hingga 60 persen.
Wirat mengatakan bahwa kunjungan pemerintah ke Jepang, pekan lalu, juga membahas terkait pengembangan Blok Masela. Pertemuan dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pemerintah Jepang. "Jadi lebih cair kan hubungan. Lebih mengerti proses yang bisa dipercepat," kata Wirat.
Menurut Wirat, segala proses yang bisa dipercepat akan dipercepat. Artinya, proses yang memungkinkan untuk dijalankan secara paralel akan dilakukan. Ia menambahkan untuk Final Investment Decision (FID) ditargetkan selesai pada tahun 2018.
"Kalau yang bisa dipercepat kita percepat, yang tidak harus dipercepat, ya jangan. Misalkan engineering kan waktunya tertentu. Proses konstruksi juga waktunya tertentu, itu jangan. Tapi, administrasi koordinasi bisa itu. Dan Amdal juga kita usulkan dipercepat," kata Wirat.
