- Istimewa
VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan biaya pembangunan infrastruktur dari 2014-2019 sebesar Rp5.500 triliun, hanya satu per tiga yang mampu dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Peran pemerintah dalam memastikan iklim usaha terjaga dengan kondusif pun sangat dibutuhkan.
"Hanya satu per tiga yang bisa dipenuhi oleh pemerintah, baik lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan sektor pemerintah lainnya," ujar Ketua Umum Kadin Rosan P Roslani dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 di JIExpo pada Rabu, 12 Oktober 2016.
Dia optimistis, program amnesti pajak atau pengampunan pajak akan berkontribusi menutup sisa dari kekurangan pembiayaan tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen yang menjadi target pemerintah dapat terwujud.
"Dengan adanya tax amnesty optimistis tinggi (pendapatan negara). Kalau dari dana repatriasi langsung ke pertumbuhan ekonomi enggak bisa langsung karena dana yang masuk enggak langsung ke sektor rill kan, mengendap dulu," ucapnya.
Mengenai animo wajib pajak ikut dalam tahap II amnesty pajak, dengan dana tebusan 3 persen, baru akan terasa lagi menjelang penutupan periode, yaitu akhir Desember mendatang.
"Saat ini masih landai ya. Prediksi saya polanya hampir sama dengan animo saat periode pertama. Tetap masih tinggi karena saya sudah bicara dengan para pengusaha-pengusaha besar dan masih banyak juga yang belum dan tertarik buat ikut," ungkapnya.
Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.
