- www.kemenpera.go.id
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan pasar modal berpotensi besar sebagai alternatif pembiayaan perumahan selain kredit perbankan.
Menurutnya, emiten jasa konstruksi dan properti harus berperan aktif dengan melakukan berbagai strategi, dalam menarik dana investor keuangan di area tersebut.
"Kalau dilihat KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditawarkan saat ini tenornya 10 hingga 20 tahun. Kreditnya cukup panjang. Sementara perbankan menggunakan dana pihak ketiga yang pendek. Dana yang paling cocok untuk KPR adalah dana dari pasar modal," ujarnya saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2016.
Dengan begitu, kata Maurin, para emiten pengembang bisa memperoleh dana yang akan digunakan untuk membangun rumah bersubsidi.
Sebab, sumber dana jangka panjang ini perlu dihimpun dan dikembangkan karena akan mendukung pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau kita bisa mencocokkan dana yang sifatnya jangka panjang, dan penyaluran kredit yang jangka panjang, itu akan match," tuturnya.
Sebagai informasi, Ditjen Pembiayaan Perumahan memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR, antara lain skema KPR sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Skema bantuan pembiayaan lain adalah KPR Sejahtera Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan bantuan uang muka (BUM) untuk MBR, khusus untuk pembelian rumah tapak bersubsidi.
"Mungkin para perusahaan-perusahaan pengembang yang terutama Tbk, mudah-mudahan bisa cari dana di pasar modal. Jadi tidak hanya mengandalkan pendanaan dari perbankan," tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala divisi sekuritisasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Sid Herdi Kusuma. Menurutnya, dengan adanya bantuan dari pasar modal tentu membantu peningkatan dana untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala divisi sekuritisasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Sid Herdi Kusuma yang menuturkan bahwa, dengan adanya bantuan dari pasar modal tentu membantu peningkatan dana untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.
Hal ini mengingat dana dari perbankan yang sangat terbatas. Tidak semua bank di Indonesia yang menyalurkan kreditnya untuk perumahan. Salah satu alasannya adalah jangka waktu kredit untuk perumahan yang cukup panjang.
Sebagai informasi, pagu RAPBN 2017 untuk pembiayaan perumahan adalah sebesar Rp15,6 triliun. Alokasi anggaran itu diantaranya digunakan untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp9,7 triliun untuk 120 ribu unit, KPR Sejahtera SSB sebesar Rp3,7 triliun untuk 225 ribu unit dan alokasi untuk BUM sebesar Rp2,2 triliun 550 ribu unit.
