- VIVA.co.id/ Danar Dono
VIVA.co.id – Menurunnya wilayah kerja pengeboran minyak di Indonesia tiap tahun disinyalir karena teknis birokrasi yang membuat lambatnya perizinan pengeboran minyak di Indonesia.
Oleh karena itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, menegaskan akan memperkecil jumlah perizinan di sektor ESDM. Dia berjanji akan memangkas perizinan yang saat ini berjumlah 42 izin menjadi hanya enam izin sampai akhir tahun ini.
"Kita sudah finalisasi di Kementerian ESDM. Setelah Presiden minta 104 izin dipangkas menjadi 42 izin, sekarang mau kita potong lagi menjadi enam. Mudah-mudahan Desember ini diharapkan selesai," kata Luhut di kantornya, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Oktober 2016.
Selain itu, tingginya biaya investasi sektor migas di Tanah Air, dinilai Luhut masih menjadi momok bagi ketertarikan para investor asing, untuk berinvestasi di sektor migas Indonesia.
"Untuk wellhead (alat kontrol sumur minyak) saja itu bisa sampai US$100 juta sampai US$125 juta," kata Luhut.
Oleh karenanya, Luhut berharap jika kebijakan non-fiskal dan pemangkasan birokrasi di sektor perizinan ini akan mampu meningkatkan kembali wilayah kerja migas di Indonesia. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor ini bisa kembali tumbuh membesar.
Perusahaan Ini Punya Cara Dorong Reformasi Birokrasi yang Revolusioner
Perizindo merupakan perusahaan yang fokus pada layanan 'legal standing' digital untuk UMKM, sehingga terus mendorong reformasi birokrasi yang revolusioner.
