- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua tahun masa pemerintahannya telah mengeluarkan setidaknya 13 paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan tersebut bertujuan untuk menstimulasi perekonomian dalam negeri.
Namun sampai saat ini, ada beberapa kalangan yang mempertanyakan efektivitas dan implementasi dari paket-paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Insentif yang telah diberikan, dianggap belum begitu terasa, terutama dunia usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, dari seluruh paket yang diterbitkan oleh pemerintah, implementasi dari paket kebijakan ekonomi jilid II menjadi satu di antara 13 paket yang diklaim berhasil dilaksanakan dengan baik.
"Paket kebijakan kedua. Ini paling berhasil dari 13 paket yang dikeluarkan," kata Darmin, dalam sambutannya di perhelatan Indonesia Transport Supply Chain & Logistics di Jakarta International Expo, Jakarta, Rabu 19 Oktober 2016.
Salah satu mandat yang dicantumkan dalam paket jilid II adalah pembentukan pusat logistik berikat (PLB), dalam rangka memperbaiki sektor logistik nasional. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 11 perusahaan yang resmi menjadi PLB.
Darmin mengatakan, persoalan sektor logistik memang menjadi masalah yang hampir selalu ada di masa lalu. Maka, lumrah saja bagi Presiden, yang dalam beberapa kesempatan terakhir mengutarakan amarahnya, terkait sektor logistik nasional yang minim.
"Ini bukan hanya persoalan dwelling time (masa bongkar muat barang)," katanya.
Menurut mantan gubernur Bank Indonesia tersebut, dengan adanya PLB tentu akan mengurangi beban biaya logistik yang selama ini relatif mahal. Apalagi, pemerintah pun memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor.
"Lahirnya PLB ini akan sangat membantu. Bukan hanya efisiensi, tapi juga keamanan," ujarnya menambahkan.
(mus)
