- VIVA.co.id/Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Sejumlah masalah penghambat perekonomian dalam periode dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih belum terselesaikan. Di sektor industri, belum optimalnya simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi dan perizinan masih jadi penghambat utama perkembangan sektor tersebut.
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengakui masih ada beberapa regulasi yang membuat pengurusan izin kegiatan industri tidak mudah di Indonesia.
"Kami coba simplifikasi saja karena ada beberapa hal yang dianggap tidak simpel, jadi dalam proses birokrasi," kata Airlangga di kantornya Jakarta pada Rabu, 19 Oktober 2016.
Dia mencontohkan, simplifikasi perizinan perlu dibenahi pada kegiatan distribusi. Sebab, karena berbelitnya proses distribusi, harga gas untuk industri jadi melambung tinggi.
Dia optimistis, dengan penyederhanaan birokrasi tersebut dapat meningkatkan inovasi di sektor industri. Sehingga di masa depan industri RI tidak kalah dengan negara lain, khususnya di kawasan.
"Pengembangan inovasi di Indonesia agar industrinya enggak ketinggalan dengan negara lain," ujarnya.
(ren)
Luhut: Sistem Perizinan Usaha Via OSS Masih Butuh Penyempurnaan
Penerapan OSS sendiri sudah cukup berhasil dilakukan pada skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
