TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Dua Tahun Jokowi-JK, Apa yang Terjadi di Sektor Properti?

Jokowi-JK perlu perhatikan implementasi kebijakan di lapangan.
Dua Tahun Jokowi-JK, Apa yang Terjadi di Sektor Properti?
Pameran Properti (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVA.co.id – Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini, 20 Oktober 2016 genap berumur dua tahun. Sejumlah kebijakan ekonomi diklaim mulai dirasakan dampaknya, seperti pada  sektor properti yang mulai berangsur kembali ke masa kejayaannya.

Senior Associate Director Colliers International, Ferry Salanto, mengatakan dua tahun ini banyak kebijakan pemerintah yang membantu sektor properti pulih dari keterpurukan, seperti pada penurunan Loan to Value (LTV) yang bersamaan dengan turunnya suku bunga dan transformasi dari Dana Investasi Real Estate (DIRE).

Menurut dia, sejumlah kebijakan tersebut menahan lambatnya lalu pertumbuhan sektor properti pada tahun ini, dan memberikan kepercayaan kepada sejumlah pelaku pasar. Kebijakan tersebut juga di perkirakan pasar mulai dirasakan manfaatnya pada pertengahan 2017 mendatang.

"Kalau melihat kebijakan selama dua tahun ini, so far cukup mendukung sektor properti, dan itu menjadi katalis mendorong pertumbuhan properti. Output semua kebijakan ini akan positif dirasakan pada pertengahan 2017 nanti ditambah lagi program pengampunan pajak," jelas Ferry, kepada VIVA.co.id.

Investasi properti.

Ferry mengungkapkan, selain kebijakan langsung kepada sektor properti, ada sejumlah kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung ikut mendukung pulihnya sektor tersebut, yaitu pembangunan sejumlah infrastruktur baik itu jalan tol maupun transportasi massal di seluruh Indonesia.

"Sejumlah kebijakan infrastruktur yang sedang di genjot pemerintah itu bisa jadi katalis, sehingga ada hubungan tidak langsung yang ikut mendukung properti," tegasnya.

Adapun sejumlah kebijakan yang masih di butuhkan sektor properti, Ferry menilai pemerintah masih perlu mengeluarkan sejumlah insentif perpajakan, khususnya pada pajak barang mewah untuk properti kelas atas, ditambah pelonggaraan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) indent.

Sementara itu, Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah Jokowi-JK sebenarnya cukup bagus dirasakan pelaku pasar properti, namun ke depan perlu perhatikan implementasinya sebab belum cepat dirasakan di bawah. 

Menurut dia, hal yang perlu perhatikan tersebut adalah terkait pemangkasan izin-izin pembangunan, di mana kebijakan itu belum selaras dengan pemerintah daerah. Tanpa hal tersebut Ali melihat kebijakan tersebut tak akan berjalan dengan baik.
 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP