- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) perdana dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Dalam raker tersebut, diusulkan anggaran Kementerian ESDM dipangkas sebesar Rp291,59 miliar untuk tahun anggaran 2017 dari Rp7,31 triliun menjadi Rp7,02 triliun.
Jonan mengatakan, pihaknya menerima usulan pemotongan anggaran tersebut. Pemotongan sebesar Rp291 miliar itu diyakini tidak akan mengganggu kinerja kementerian.
"Pemotongan ini sebenarnya dari tanggal 17 Oktober 2016 sudah diberitahu. Jadi pemotongan ini pada saat saya baru bergabung dengan kementerian ESDM, kami terima," kata Jonan di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Kamis 20 Oktober 2016.
Jonan mengatakan, ada beberapa pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Kementeriannya. Pertama adalah untuk pembangunan jaringan gas (jargas) pada tahun 2017. Pembangunan jargas, kata Jonan akan dikurangi sejumlah 15.500 sambungan rumah tangga, dari sebanyak 69.200 sambungan jadi 53.700.
"Karena belum tentu ini dikerjakan semua bisa selesai. Dan melihat dari usulan yang kami kurangi, kami yakin tidak akan mengganggu kinerja kementerian ESDM," kata Jonan.
Kedua, lanjut Jonan, yaitu program converter kit untuk nelayan dimana anggaran untuk tahun depan akan dipangkas sekitar 50 persen menjadi Rp50 miliar dari sebelumnya Rp100 miliar. "Pemotongannya sebanyak 4.400 unit dari 28.400 unit jadi 24.000 unit, tidak terlalu banyak dipotong," kata Jonan.
Ketiga, lanjut Jonan, adalah untuk pembangkit listrik tenaga gas dan batu bara, yang merupakan wilayah dari Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Menurut Jonan, ini layak dihapus karena tidak akan siap di 2017. "Karena jika dicantumkan, penyerapan anggarannya juga kecil. Ini kami tunda di tahun 2018 mengingat banyak persiapan pembangunan yang perlu dilakukan. Takutnya kalau di 2017 itu tidak terserap sama sekali karena banyak persiapan yang dilakukan untuk pembangunan, karena ini juga tahun jamak," ujarnya menambahkan.
Sementara itu, proyek lainnya, adalah anggaran untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang akan dikurangi. Karena memerlukan penyesuaian studi kelayakan dan detail rekayasa desain. "Mengingat ada perubahan teknologi. Kita menginginkan, adanya teknologi terbaru dan ramah lingkungan," ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Jonan, kementerian juga melakukan penghematan untuk belanja barang dan modal yang lebih banyak terutama untuk biaya operasional. "Pengurangan biaya operasional, barang operasional, seminar kit, penjilidan, percetakan, dan laptop komputer, ini kita coba kurangin Rp52 miliar, jumlahnya sebenarnya ratusan miliar.”
(mus)
