- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah meminta seluruh gubernur Indonesia untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2016, dengan mengacu pada formula yang dimuat Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Dengan PP tersebut, kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25 persen.
Meski demikian, kenaikan UMP sebesar 8,25 persen itu masih mendapat penolakan dari para buruh. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan, penetapan kenaikan UMP itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
"Kan, sudah ada formulanya, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Resistensi wajar, tetapi itu beri kepastian usaha," kata Rosan di Menara Kadin, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2016.
Perhitungan kenaikan UMP itu berdasarkan data inflasi nasional yang disampaikan Badan Pusat Statistik sebesar 3,07 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Sehingga, ditemukan total kenaikan UMP 8,25 persen.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa formula kenaikan UMP sudah disepakati para pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mengharapkan, penerapan kebijakan UMP 2017 dapat diikuti oleh seluruh daerah, karena pada tahun ini masih ada sejumlah daerah yang belum menaati kebijakan UMP.
Ia juga memprediksi, masih ada penangguhan untuk penerapan kebijakan UMP oleh perusahaan dan pabrik, karena faktor ekonomi global yang belum pulih 100 persen. Dia mengharapkan, para buruh dapat menyikapi dengan baik upaya realisasi kenaikan UMP, dan tidak melakukan aksi protes massa, agar tidak mengganggu iklim investasi. (asp)
5 Negara dengan Upah Tertinggi di Dunia, Ada yang Tembus Miliaran Rupiah
Dalam dunia korporat, para karyawan akan menerima penghargaan atau kompensasi atas kontribusi dan usaha mereka selama bekerja. Ini negara dengan upah tertingg di dunia
