TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Siasat Menteri Basuki Atasi Minimnya Anggaran Infrastruktur

Anggaran infrastruktur 2017 baru 1% dari total kebutuhan hingga 2019.
Siasat Menteri Basuki Atasi Minimnya Anggaran Infrastruktur
Pembangunan MRT. (U-Report)

VIVA.co.id – Sejumlah pihak berpendapat, anggaran pembangunan infrastruktur pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017 yang sebesar Rp387,3 triliun masih belum ideal, karena seharusnya anggaran tersebut dapat mencapai sebesar lima persen dari total PDB.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur saat ini justru hanya sebesar satu persen dari total kebutuhan anggaran hingga 2019.

"Kalau yang ada di Undang-undang itu kan anggaran pendidikan 20 persen, dan kesehatan lima persen. Nah kalau yang lainnya kan nggak pakai persentase itu. Cuma yang sekarang ini dilihat (anggaran) infrastruktur itu hanya satu persen," kata Basuki di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2016.

Basuki menjelaskan, dari lima aspek pembangunan infrastruktur yang meliputi konektivitas (jalan, transportasi), komunikasi, energi, air dan perumahan, kementeriannya hanya berfokus pada tiga aspek saja.

Itu pun, alokasi anggarannya saat ini dirasa memang masih teramat kecil, dibanding kebutuhan dan program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian PUPR.

"Bagian PU itu kan hanya tiga, yaitu transportasi, perumahan dan air. Sisanya bagian ESDM dan Perhubungan. Nah, total (anggaran) satu persen itu yang dianggap masih kurang," ujarnya.

Oleh karenanya, untuk mengakomodir kebutuhan anggaran bagi pembangunan infrastruktur itu, Basuki mengaku bahwa dalam sidang kabinet sebelumnya pemerintah telah mendorong agar pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan APBN saja.

"Tapi dari yang lainnya juga, apakah dari pihak swasta maupun dari BUMN," kata Basuki.

Namun, Basuki juga menekankan bahwa pembiayaan melalui BUMN juga harus memperhatikan sejumlah aspek, termasuk catatan bahwa tidak ada penyertaan modal negara (PMN) dalam BUMN yang akan membiayai pembangunan infrastruktur tersebut.

"Tapi dari BUMN yang non-PMN ya. Karena kalau dari BUMN yang ada PMN nya, ya itu artinya dari APBN juga kan. Jadi memang harus ada fresh money yang bisa dialokasikan ke sana," ujarnya.

Diketahui, total anggaran pembangunan infrastruktur untuk program-program selama lima tahun berjumlah Rp4.900 triliun.

Sementara kapasitas APBN hanya Rp1.500 triliun, maka pemerintah  agar keperluan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, harus bekerjasama dengan pihak swasta, maupun dengan pihak BUMN yang tidak ada PMN di dalamnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP