TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Kadin Keberatan Soal Iuran Tabungan Perumahan Rakyat

Pemerintah diminta tidak memaksa pengusaha.
Kadin Keberatan Soal Iuran Tabungan Perumahan Rakyat
Pengunjung mengamati miniatur perumahan saat Pameran Rumah Rakyat 2016 di Gazebo Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (14/10/2016).  (ANTARA/Budi Candra Setya)

VIVA.co.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P Roeslani, meminta agar pemerintah tidak memaksakan penerapan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat kepada pihak perusahaan. Menurutnya, selain perusahaan telah diwajibkan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya, pemerintah juga harus menyediakan sebuah rumusan agar hal itu tidak lagi membebankan pihak perusahaan.

"Apabila swasta diikutsertakan, harus ada rumusan tertentu yang tidak membebankan. Karena nanti akan jadi tumpang tindih dengan BPJS," kata Rosan dalam seminar mengenai Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertajuk 'Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera Dalam Menyukseskan Program Nawacita', di Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2016.

Rosan bahkan menyebut jika iuran Tapera ini berpotensi menjadi salah satu kendala bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.

"Dengan UU Tapera, di satu sisi membantu pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Tetapi, di sisi lain hal ini bisa menjadi kendala bagi dunia usaha," ujarnya.

Rosan mengatakan, target peserta Tapera seharusnya lebih menyasar pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pekerja informal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara, sumber pendanaannya dapat diambil dari APBN atau APBD, atau dari sumber-sumber pembiayaan publik lainnya yang selama ini sudah dipungut dari pelaku Usaha melalui pajak.

"Pemerintah sudah berkewajiban menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Maka semestinya para pekerja formal tidak perlu dibebani lagi oleh iuran sebagaimana isi UU Tapera itu," ujarnya.

Diketahui, UU Tapera dibentuk sebagai upaya mengatasi masalah tidak adanya dana efektif jangka panjang, untuk pembiayaan perumahan. Di sisi Iain, besaran iuran itu justru dianggap memberatkan para pengusaha.

Sebab, besaran iuran menurut perhitungan pemerintah adalah tiga persen, yakni 2,5 persen dikenakan kepada pengusaha dan 0,5 persen dibebankan pada pekerja. Dalam penetapannya, jumlah iuran yang akan dibebankan ini akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagai turunan dari UU Tapera.

 

(ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP