VIVAnews - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan ada lima daerah sekitar Jembatan Suramadu, termasuk Provinsi Jatim, segera diberikan kewenangan mengatur dan menerima retribusi dari biaya sepeda motor yang melintas di jembatan itu.
"Rinciannya akan dibicarakan lagi. Saya belum tahu pasti mengenai pembagiannya," kata Soekarwo saat ditemui di Hotel Elmi, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya Kamis 20 Agustus 2009.
"Sedangkan retribusi yang diperoleh dari mobil dan kendaraan umum tetap dikelola pemerintah pusat."
Itu dikatakan, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan lima perwakilan daerah dengan Menteri Pekerjaan Umum, yakni Walikota Surabaya, Bupati Bangkalan, Kepala Bapeda Sampang, Wakil Bupati Pamekasan, dan Kepala Bapeda Sumenep, Madura yang disaksikan Gubernur Jatim Soekarwo.
Dari pertemuan itu dan adanya permintaan lima daerah sekitar Suramadu, akhirnya, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengatur kesepakatan mengenai pengelolaan jembatan Suramadu.
"Intinya, pemerintah pusat tidak akan mengurangi atau mengintervensi kewenangan pemerintah daerah. Tapi lebih mengarah kepada patner kerja," lanjutnya. hadi.suprapto@vivanews.com
Laporan : Tudji Martudji | Surabaya
Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kerja sama di bidang transportasi dapat diandalkan dalam pertumbuhan investasi pembangunan Jakarta
