- VIVA.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2016 tercatat sebesar 5,04 persen. Capaian tersebut, dianggap menjadi cerminan bahwa sejumlah indikator perekonomian nasional masih relatif lemah.
Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di depan ratusan para pegawai pajak, dalam Rapat Pimpinan Nasional ke-10, yang digelar di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 7 November 2016.
"Saya hanya ingin katakan, ini terbukti bahwa ekonomi kita denyutnya lemah," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati.
Ani mengakui, terkontraksinya belanja pada kuartal III-2016, memang murni akibat dari pemangkasan anggaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut, karena melihat potensi penerimaan hingga akhir tahun ini yang tidak tercapai.
"Kemampuan kami untuk membelanjai seluruh APBN perubahan sama sekali tidak bisa tercapai. Sehingga, kami prediksi shortfall (kekurangan penerimaan) Rp218 triliun," katanya menambahkan.
Selain itu, masih lesunya aktivitas perdagangan Indonesia tetap harus diwaspadai. Apalagi, laporan otoritas statistik menyebutkan, kinerja ekspor dan impor nasional pada kuartal III-2016 semakin terpuruk lebih dalam, karena masih tumbuh minus.
Belum lagi ditambah dengan konsumsi rumah tangga yang relatif melemah, serta pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi yang masih stagnan. Bahkan, pertumbuhan kredit pun masih terbilang rendah hingga kuartal III-2016.
Dari sisi wilayah, kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional pun masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Sektor pertambangan dan sektor pertanian yang memiliki kontribusi bssar terhadap perekonomian, juga kurang menggembirakan.
"Oleh karenanya, kami melihat bahwa dasar pertumbuhan ekonomi masih lemah," ujarnya.
Beban DJP Berkurang
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, keputusan pemerintah menyesuaikan belanja negara, sejalan dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan adanya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp218 triliun.
Dengan langkah tersebut, Ani menegaskan, tentu akan semakin meringankan beban otoritas pajak untuk mengumpulkan penerimaan. Menurut Ani, ini bisa dimanfaatkan DJP untuk menggenjot penerimaan hingga akhir tahun.
"Saya sudah mendiskon target Anda. Kalau menterinya tidak diganti, Anda harus mengumpulkan Rp218 triliun lagi. Terima kasih untuk saya, targetnya diturunkan," kata Ani.
(mus)
