TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Pemda Diminta Ajarkan Literasi Keuangan kepada Masyarakat

Tim percepatan akses keuangan daerah dapat dimanfaatkan.
Pemda Diminta Ajarkan Literasi Keuangan kepada Masyarakat
Ilustrasi perbankan nasional. (VIVA.co.id/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Otoritas Jasa Keuangan meminta, pemerintah daerah dapat memanfaatkan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara masif guna mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat di daerah. 

Anggota Dewan Komisioner OJK, Kusumaningtuti S Soetiono menjelaskan, tim yang bertugas membuka kemudahan untuk masyarakat mengakses sektor jasa keuangan diharapkan dapat membantu akses keuangan masyarakat daerah yang membutuhkan permodalan.

Menurutnya, peran pemda sangat besar dalam keberhasilan inklusi keuangan masyarakat daerah, umumnya para pelaku usaha kecil dalam mendorong perekonomian daerah setempat.

"Peranan pemda sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat, banyak sekali usaha masyarakat daerah yang potensial dikembangkan namun terkendala oleh permasalahan teknis usaha, kualitas industri dan permodalan," ujar Kusumaningtuti di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.

Ia mengungkapkan, akses keuangan masyarakat menjadi penting karena survei nasional yang diselenggarakan OJK tahun 2013, tingkat inklusi keuangan hanya mencapai 59,7 persen.

"Diperlukan sinergi pelaku jasa keuangan dengan pemerintah daerah, untuk membantu masyarakat. Langkahnya bentuk sinergi sektor jasa keuangan dengan pemda dan kementerian dalam negeri dengan percepatan program keuangan daerah, sektor rill di daerah," ujarnya menambahkan.

Kusumaningtuti menjelaskan, TPAKD dibentuk di setiap provinsi dan dipimpin gubernur daerah setempat. Diharapkan pembentukan tim ini juga dapat mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan sektor perekonomian serta menjadi media bagi masyarakat dalam membangun akses keuangan yang lebih produktif.

"Target penambahan kapasitas, pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di daerah, terbentuk 37 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Indonesia, dimana 25 di tingkat propinsi dan 12 di tingkat kabupaten/kota."

(mus) 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP