- ANTARA FOTO/Basri Marzuki
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo mengatakan, guna membenahi pemukiman kumuh di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2020, dibutuhkan dana sekitar Rp216 triliun.
Namun, anggaran yang tersedia untuk penanganan kawasan kumuh tersebut, hanya tersedia sebesar Rp10 triliun.
Karena itu, menurutnya, pemerintah memutuskan untuk menarik pinjaman dengan total dana sebesar US$762 juta, atau Rp10,1 triliun, dengan perhitungan Rp13.285 per dolar Amerika Serikat. Pinjaman itu berasal dari tiga lembaga keuangan internasional.
"Dana itu akan digunakan untuk Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), dan kita masukkan dalam APBN, sehingga bisa berkontribusi dalam gerakan 100-0-100," kata Sri dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Jumat 11 November 2016.
Guna lebih mengoptimalkan program ini dengan ketersediaan dana yang amat minim, Sri mengaku pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah kota maupun kabupaten dan provinsi, serta para pihak swasta dan masyarakat di wilayah tersebut.
Dia menilai, dengan pola penanganan kawasan kumuh secara struktural ini, akan mampu mengoptimalkan kinerja program tersebut. Sekaligus, memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai lingkungan yang sehat.
"Penanganannya sangat struktural. Tidak dari Kementerian PUPR saja, tetapi ada juga dari pemda dan swasta. Kemudian, yang menjadi eksekutor penanganan ini adalah pemda," ujarnya
Sebagai informasi, adapun rincian pinjaman untuk program penanganan kawasan kumuh ini, terdiri dari US$330 juta (setara dengan Rp4,3 triliun) yang dipinjam dari Islamic Development Bank (IDB).
Kemudian, ada juga penijaman sebesar US$216 juta (setara Rp2,8 triliun) dari World Bank, dan jumlah yang sama juga dikucurkan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
(asp)
