TUTUP
TUTUP
BISNIS

Polisi Depok Tunggu Laporan Korban Pandawa Group

Satgas Waspada Investasi nyatakan kegiatan Pandawa Group Ilegal.
Polisi Depok Tunggu Laporan Korban Pandawa Group
Kantor Pandawa Group.

VIVA.co.id – Wakapolresta Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi Chandra Sukma Kumara menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group jika terbukti melakukan tindak pidana. 
          
"Kita kan bicara pidananya, jadi selama belum ada yang dilaporkan atau dirugikan ya kita tidak bisa bergerak. Namun jika ada yang merasa dirugikan baru bisa kita tindak, kita masih menunggu,” katanya saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa 15 November 2016.    
          
Lebih lanjut Chandra mengakui, jika pihaknya sempat memanggil pihak pengurus KSP tersebut. Namun, belum ada penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus investasi ilegal yang dilakukan. 

“Iya pernah kita panggil tapi sifatnya monitoring. Ketika itu sudah ada pidanaya baru bisa ditindak,” ujarnya lagi.
          
Terkait hal ini, Chandra pun mengimbau pada masyarakat untuk segera melapor jika merasa dirugikan. 

"Kalau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebut ada kejanggalan ya berarti ada dong. Tapi ya itu tadi, kita kan bergerak di ranah pidananya, kalau belum ada laporan ya kita belum bisa bergerak kita baru bisa mengawasi," jelasnya. 
          
Seperti diketahui, OJK dan Satuan Tugas Satgas Waspada Investasi memutuskan menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group. Karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar Undang-undang tentang Perbankan.

Pandawa Group berkantor di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT.002/RW.024, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat dan diketahui sejak beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga investasi yang tinggi.

Satgas Waspada Investasi juga mengigatkan, apabila masih terdapat kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group tanpa izin, OJK dan Bareskrim Polri akan melakukan penyidikan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 46 UU Perbankan, mengenai larangan penghimpunan dana tanpa izin atau bank gelap dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP