- Antara/ Kristian Ali
VIVA.co.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, dari total kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi periode 2015-2019, yang mencapai sebesar Rp1.283 triliun, pemerintah hanya mampu membiayai sebanyak 38,2 persen, atau sekitar Rp490-an triliun.
"Dari alokasi anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu mendanai kira-kira sebanyak Rp490-an triliun," kata Budi, usai membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perhubungan 2016 di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 16 November 2016.
Menurut dia, proyek infrastruktur yang saat ini sedang digencarkan pemerintah sangat beragam, dan khusus infrastruktur penunjang sektor transportasi pihaknya akan membangun rel kereta api, terminal bus, pelabuhan dan sejumlah bandara di daerah-daerah terpencil.
Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, pemerintah akan terus berupaya memenuhinya melalui berbagai cara, seperti memperbaiki kebijakan fiskal, peningkatan penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.
"Maka, saya mengimbau kepada rekan-rekan eselon 1,2,3 dan di lapangan, agar kiranya mengilhami bagian apa yang kita khususkan dari yang kita diskusikan sekarang," ujarnya.
Perlu diketahui dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disebutkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar enam hingga delapan persen, pemerintah membutuhkan investasi seluruh infrastruktur nasional sebesar Rp5.500 triliun.
Kebutuhan tersebut tentu tidak cukup berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan perlu dukungan dari BUMN, kerjasama Pemerintah swasta, pinjaman, obligasi dan lainnya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo menuturkan, besarnya kebutuhan anggaran infrastruktur memang tidak bisa terus mengandalkan APBN, terlebih dalam lima tahun hanya mampu menganggarkan infrastruktur sebesar Rp1.500-Rp1.600 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp3.500 hingga Rp4.000 triliun.
Untuk itu, Presiden berharap, upaya peningkatan investasi swasta dan BUMN harus terus diupayakan untuk mencapai target tersebut. Investasi BUMN juga diharapkan dapat masuk pada proyek-proyek yang kurang diminati swasta, sehingga seluruh target pembangunan bisa tercapai. (asp)
