TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Dua Trobosan Kadin Atasi Kurangnya Pembiayaan Infrastruktur

Perlu trobosan dan langkah berani dilakukan pemerintah.
Dua Trobosan Kadin Atasi Kurangnya Pembiayaan Infrastruktur
Proyek pembangunan Jalan Layang Transjakarta Tendean-Ciledug, Jakarta (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia mencatat pembangunan transportasi di Indonesia, masih timpang antara bagian barat dan timur. Bahkan, kontribusi transportasi terhadap produk domestik bruto Indonesia 85 persen terpusat di Indonesia bagian Barat. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani mengatakan, ketimpangan infrastruktur transportasi tersebut sampai saat ini disebabkan oleh masalah klasik, yaitu kurangnya pembiayaan, sehingga pemerintah perlu melakukan trobosan yang berani dan nyata untuk optimalisasi.

"Pembangunan infrastruktur adalah proyek jangka panjang, meski telah ada badan khusus yang dibentuk pemerintah di luar perbankan, untuk mempermudah pembiayaan, namun pembiayaan tetap menjadi kendala klasik," jelas Rosan dalam rapat kerja nasional Kadin di menara CIMB Niaga Jakarta, Rabu 16 November 2016.

Badan khusus yang ia maksud, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). "Saya pikir dua badan ini bisa di dorong lagi. Proyek infrastruktur ini membutuhkan dana besar, SMI dan IIF masih sangat kecil. Kami harapkan, pemerintah bisa lebih menguatkan sektor permodalan," ucapnya.

Adapun trobosan lain yang bisa dilakukan pemerintah dalam upaya mencari pembiayaan infrastruktur, adalah dengan menjual aset infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah jadi untuk ditawarkan kepada para pengusaha swasta, atau sekuritisasi.

"Jual saja infrastruktur yang sudah jadi yang dimiliki oleh BUMN, (seperti aset yang ada) di Jasa Marga, Pelindo. Pelabuhannya jual saja, kasih kepada pengusaha. Saya yakin, sekali itu akan laku," ujarnya.

Ia menjelaskan, sekarang ini sekuritisasi dapat dilakukan tidak hanya dengan cara arus kas (cash flow), tetapi juga dapat menggunakan sistem jual aset. Menurutnya, dengan jual aset risiko bisnis dapat diminimalisir. 

"Kalau cash flow, kan masih ada beban bunganya. Saya menyarankan, jual dengan asetnya dan secara cash flow-nya. Dengan begitu, BUMN dapat dana bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya," ucapnya.

Rosan menambahkan, dengan trobosan tersebut target pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur pun dapat dioptimalkan, karena aset dapat dibeli oleh swasta dalam negeri, atau asing. "Saya yakin, jual aset proyek infrastruktur yang sudah jadi pasti akan laku," ujarnya.

Kemudian, trobosan lainnya adalah revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mencakup untuk pembiayaan portofolio dari dana pensiun dan asuransi jiwa. Menurutnya, Kementerian Keuangan dapat meningkatkan batasan investasi dari dana yang dikelola.

Saat ini, porsi investasi dari dana tersebut hanya sebesar lima persen dan ia menginginkan untuk ditingkatkan menjadi sekitar 20-40 persen, agar dapat signifikan dana bergulirnya.

"Dana pensiun dan asuransi jiwa kan jangka panjang, akan lebih pas kalau ditaruh ke pembangunan infrastruktur, daripada hanya ditaruh di bank, obligasi, dan surat utang," katanya.

Perlu diketahui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disebutkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar enam hingga delapan persen, pemerintah membutuhkan investasi seluruh infrastruktur nasional sebesar Rp5.500 triliun.

Kebutuhan tersebut, tentu tidak cukup berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan perlu dukungan dari BUMN, kerja sama pemerintah swasta, pinjaman, obligasi, dan lainnya. (asp)
 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP