TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Pemerintah Pertimbangkan Jual Aset BUMN untuk Pembangunan

Hal tersebut, merupakan salah satu dari rekomendasi Kadin.
Pemerintah Pertimbangkan Jual Aset BUMN untuk Pembangunan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (VIVA.co.id/Agus Rahmat)

VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan mengungkapkan, negara membutuhkan dukungan dari pihak swasta untuk bersinergi dalam membangun infrastruktur transportasi secara merata.

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur transportasi dalam jangka waktu 2015-2019, sebesar Rp1.600 triliun. Namun, alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi hanya sebesar Rp450 triliun.

"Jadi, kekurangannya Rp1.150 triliun, yang dapat diperuntukkan oleh swasta," ujar Budi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Menara CIMB Niaga Jakarta pada Rabu 16 November 2016.

Ia mencontohkan, proyek pembangunan pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, yang bernilai Rp50 miliar. Ke depannya, dapat dimiliki oleh swasta.

"Kalau kita berikan swasta, kita bisa mengerjakan yang lain, karena sekarang ini, tempat itu (sektor pembangunan pelabuhan) tidak mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang memadai, nanti kita dapat PNBP (sektor lain)," ucapnya.

Karena itu, menyatakan, pihaknya membuka diri terhadap masukan yang ada dari pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di tengah proses deregulasi birokratisasi peran-peran yang ada untuk pembangunan sektor darat, laut, dan udara.

Rekomendasi Kadin

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roslani menyampaikan, rekomendasi terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yaitu dengan menjual aset infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah jadi untuk ditawarkan kepada para pengusaha swasta.

"Terobosan-terobosan memang sudah banyak. Yang kita minta soal terobosan pembiayaan. Jual saja infra yang sudah jadi yang dimiliki oleh BUMN, Jasa Marga, Pelindo, pelabuhannya jual saja. Kasih kepada pengusaha. Saya yakin, sekali itu akan laku dan itu bukan jual rugi, ini jual untung kok," ungkapnya.

Terkait rekomendasi Rosan tersebut pihaknya menyambut baik, hanya saja ia menyebutkan perlu perhitungan lebih jauh dan komprehensif antara dua pelaku usaha ini, pemerintah dan swasta, agar sama-sama mendapatkan manfaat yang pas. Satu sisi pemerintah bisa melayani masyarakat, di sisi lain swasta juga mendapatkan ruang untuk berusaha dan mendapatkan keuntungan.

"APBN terbatas, kita ingin swasta masuk, tetapi tidak jual semuanya (aset) ke swasta. Jadi, kita berkeinginan, fungsi (bidang) perhubungan dapat berperan dengan baik. Karenanya, kita perlu pilah-pilah," ujarnya. (asp)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP