- VIVA.co.id/Dusep Malik
VIVA.co.id – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyatakan, hingga Oktober 2016, baru 14 Proyek Strategis Nasional yang berhasil diselesaikan pemerintah, dari total 225 proyek yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
"Sementara, 83 proyek masuk dalam konstruksi fisik," ungkap Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 17 November 2016.
Dari perkembangan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW), Wahyu mengungkapkan, sampai dengan Oktober 2016, telah tersedia 232 MW yang telah beroperasi, dan 8.557 MW, atau 23 persen dari target yang masih dalam tahap konstruksi.
Wahyu mengakui, penyediaan proyek-proyek tersebut tidak mudah, dan membutuhkan dukungan kuat, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan di lapangan. Setidaknya, ada empat isu utama yang dihadapi dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
"Ruang fiskal yang terbatas, paradigma yang masih belum merasa bahwa peran swasta bisa ditingkatkan, masalah pembebasan lahan, dan kapasitas dan kualitas pengelola dan industri pendukung," katanya.
Dalam menghadapi ruang fiskal, Wahyu mengakui, pemerintah terus mengembangkan skema pendanaan yang lebih efektif. Seperti dari kas keuangan negara, penugasan langsung ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Untuk sektor swasta, pemerintah pun akan terus meningkatkan kelayakan suatu proyek, sehingga ada ketertarikan dari sektor swasta untuk melakukan investasi. Tak hanya itu, berbagai insentif fiskal bagi investor pun akan diberikan.
"Misalnya, seperti tax holiday, atau fasilitas penyediaan proyek dalam bentuk penyiapan dan transaksi proyek dalam skema KPBU," ujarnya.
Alternatif terakhir, lanjut Wahyu, yakni dari pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah, yang di mana hasil akhirnya diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Solusi lain dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal, adalah meningkatkan penerimaan negara melalui skema alternatif. Salah satunya, dengan tax amnesty," ujar dia.
Ada pun, 225 Proyek Strategis Nasional tersebut yaitu:
1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol sebanyak 47 Proyek
2. Proyek infrastruktur jalan nasional non tol sebanyak lima proyek
3. Proyek infrastruktur sarana dan prasarana jalan kereta api antar kota sebanyak 12 proyek
4. Proyek infrastruktur sarana dan prasarana jalan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek
5. Proyek revitalisasi bandar udara sebanyak 11 proyek
6. Proyek pembangunan bandara baru sebanyak empat proyek
7. Proyek bandara strategis sebanyak dua proyek
8. Proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas sebanyak 13 proyek
9. Proyek program sejuta rumah sebanyak tiga proyek
10. Proyek pembangunan kilang minyak sebanyak tiga proyek
11. Proyek pembangunan pipa gas/ terminal LPG sebanyak tiga proyek
12. Proyek infrastruktur energi asal sampah sebanyak satu proyek
13. Proyek penyediaan infrastruktur air minum sebanyak delapan proyek
14. Proyek penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal sebanyak satu proyek
15. Proyek pembangunan tanggul penahan banjir sebanyak satu proyek
16. Proyek pembangunan pos lintas batas negara sebanyak tujuh proyek
17. Proyek pembangunan bendungan sebanyak 60 proyek
18. Proyek peningkatan jangkauan broadband sebanyak dua proyek
19. Proyek infrastruktur IPTEK sebanyak satu proyek
20. Pembangunan Kawasan Ekonom Khusus sebanyak 24 proyek
21. Proyek pariwisata sebanyak satu proyek
22. Proyek pembangunan smelter sebanyak enam proyek
23. Proyek pertanian dan kelautan sebanyak tiga proyek. (asp)
Kemenpan-RB Siapkan 200 Ribu Formasi Calon ASN untuk Ditempatkan di IKN
Kemenpan-RB menyiapkan 600 formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan 200 ribu di antaranya bakal ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
