- Fikri Halim / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara bidang kontruksi di Indonesia banyak dikeluhkan lembaga internasional, salah satunya Bank Dunia. Sebab, banyak komisaris perusahaan BUMN di bidang konstruksi dihuni oleh pejabat-pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, mengatakan lembaga-lembaga internasional itu kecewa,
karena kerap kali posisi komisaris tersebut memiliki konflik kepentingan saat perusahaannya mengikuti lelang di Kementerian PUPR.
"Waktu di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) saya dapat keluhan dari banyak lembaga internasional terutama Bank Dunia, kita angkat komisaris BUMN kontruksi. Kemudian dia ikut lelang di Kementerian Pekerjaan Umum. Itu jelas menyalahi prinsip rasionalitas maupun logika conflict of interest," kata Agus di Jakarta, Kamis 17 November 2016.
Agus menyatakan, dalam peraturan pelayanan publik jelas disebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang merangkap jabatan. Apalagi harus rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN.
Untuk itu, Agus meminta pemerintah pusat segera membenahi regulasinya dan menjamin kesehatan dalam persaingan usaha tersebut.
"Mudah-mudahan jadi perhatian ini. harus kita selesaikan reformasi birokrasinya," kata mantan Kepala LKPP itu.
(ren)
Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun
Realisasi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) per 1 April 2024, telah mencapai Rp 4,3 triliun atau 10,9 persen dari pagu.
