- U-Report
VIVA.co.id – Kementerian Perdagangan menyatakan tetap akan melanjutkan kajian reformasi perdagangan dalam negeri dan kajian implentasi perjanjian perdagangan bebas kemitraan trans pasifik atau Trans-Pacific Partnership/TPP.
"Saat ini kesempatan bagi Indonesia melakukan banyak pembenahan dengan ada atau tidak adanya TPP," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kemendag, Tjahya Widayanti dalam kegiatan ‘Policy Dialogue Series’ di Kementerian Perdaganngan, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Tjahya mengatakan, aspek kesepakatan perjanjian pada TPP tetap perlu dikaji karena perjanjian serupa dapat muncul dengan aspek sama, namun nama yang berbeda.
"TPP dirancang jauh-jauh hari. Adanyamendorong kita melakukan perubahan untuk dapat berdaya saing. Tapi, bisa jadi ada perjanjian lain yang tidak TPP, sampulnya beda, tapi esensi sama. Jadi, kami harus selesaikan sampai akhir," ujarnya menambahkan.
Ia mengatakan, keberadaan TPP awalnya adalah stimulus perubahan untuk sistem perdagangan dalam negeri, namun jika pun TPP batal seharusnya tidak membuat kajian perubahan sistem perdagangan ini berakhir.
"Kalau pun tidak jadi TTP. Ini tetap jadi wake up call. Antisipasi dan persiapan Indonesia (hadapi persaingan bebas skala besar) kita tetap harus lakukan bagaimana yang seharusnya kita lakukan, ada atau tidak adanya TPP," ujarnya.
Saat Trump mulai melakukan kebijakan, Tjahya mengungkapkan Indonesia harus berhati-hati. Sementara, persoalan yang saat ini dikaji secara detail terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Dalam TPP yang dituntut aspek tidak adanya diskriminasi antara perusahaan pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) dengan swasta dan prosedur bersifat transparan. Hal ini akan kita dalami," kata Tjahya.
Sebelumnya kepada BBC, Presiden terpilih Donal Trump memastikan AS akan mundur dari perjanjian dagang TPP. Pengumuman itu disampaikan Trump melalui rekaman video yang memaparkan apa saja yang akan ia lakukan jika sudah mulai berkantor di Gedung Putih pada Januari mendatang.
Trans Pacific Partnership adalah perjanjian perdagangan yang disepakati oleh 12 negara yang bisa mencakup 40 persen dari ekonomi dunia. TPP disetujui pada 2015 lalu oleh beberapa negara termasuk Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko. Namun perjanjian tersebut belum diratifikasi.
Para negara penggagas mengatakan, tujuan TPP adalah untuk memperdalam dan membantu pertumbuhan hubungan dagang. Namun kelompok oposisi mengatakan, semua negosiasi dilakukan penuh rahasia dan hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar.
(mus)
