- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan berupaya mewujudkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada bulan oktober 2016 silam. Pemerintah menargetkan, kebijakan ini efektif berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Januari 2017.
Itikad itu diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bahan Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
Jonan mengatakan, tujuan Permen ESDM ini adalah untuk percepatan pemberlakuan harga jual BBM eceran yang sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana harganya ditetapkan oleh Menteri ESDM.
"Sesuai arahan pak Presiden, pas 1 Januari 2017, untuk ron 88 (premium) dan minyak solar ron 48, termasuk juga minyak tanah, sama harganya seluruh Indonesia," kata Jonan dalam konferensi pers di kantornya, Rabu Malam, 23 November 2016.
Jonan mengatakan, bahwa kebijakan BBM satu harga sudah diputuskan oleh pihaknya untuk dijalankan oleh semua operator yang menjual BBM jenis penugasan tersebut. Jonan mengatakan, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk pihak selain Pertamina, yang ingin membangun Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di wilayah terpencil.
"Jadi ini operator yang mendapatkan penugasan jenis itu harus mengupayakan sampai ke tangan end user atau konsumen harus satu harga dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote," ujar Jonan menegaskan.
Meskipun menjangkau daerah terpencil, pemerintah tidak akan memberikan subsidi. Sebab, Pertamina sebagai distributor utama bisa mempertahankan bisnisnya dengan mengatur keuntungan.
"Ongkos transportnya beda memang, tapi ini kan namanya bisnis, kalau misalnya kita lihat rokok, di mana-mana harganya sama, di Papua juga sama. Nah ini yang namanya BBM, ada juga daerah yang bikin untung besar, ada yang bikin rugi. Tapi kalau di nett semua jadi pertamina tidak rugi, tetap untung," kata Jonan.
(mus)
