- Shintaloka Pradita Sicca / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Sinergitas Badan Usaha Milik Negara dan pengusaha swasta belakangan digencarkan masing-masing pihak, meski implementasinya masih belum pasti. Harapan sinergitas ini bergulir di tengah gejolak ekonomi global dan pengukuhan penggabungan BUMN (holding BUMN).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun akan mengambil sikap untuk menjembatani implementasi sinergitas kedua pihak dengan wacana mendirikan pusat informasi peluang bisnis.
Ketua Komite Tetap bidang BUMN Kadin Indonesia, Irwan Marbun, menyatakan Kadin harus membangun pusat informasi peluang bisnis berbasis digital, supaya anggota-anggota Kadin yang menjadi supplier, kontraktor dalam proyek pembangunan nasional memiliki akses.
"Apa yang akan dikerjakan (BUMN), apa yang akan ditenderkan, proyek (nasional) apa yang akan dibangun. Jadi, kami punya akses. Itu yang selama ini Kadin belum pernah lakukan," ujar Irwan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin bidang BUMN, CSR, dan Persaingan Usaha di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Ide ini akan dibawa pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin yang diagendakan pada 1 Desember 2016. "Ini masih wacana. Ini harus dibawa ke DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Kadin tertinggi hingga ke menteri terkait. Rapimnas Kadin 1 Desember akan disampaikan, agar ini menjadi konsen tidak berlarut-larut menjadi wacana," katanya.
Ia mengatakan, selama ini, BUMN skala menengah masih tertutup terhadap proyek pembangunan yang dilakukan, keterbukaan terhadap swasta cenderung kecil. Sementara itu, PT Pertamina, ia mengatakan, selama ini telah membangun kerja sama yang cukup baik dengan pihak swasta.
"Pertamina sebagian proyeknya sudah diberikan kepada swasta dalam bentuk investasi. Jadi, seperti pembangunan kilang bahan bakar minyak itu sudah banyak diserahkan ke swasta. Swasta yang investasi, Pertamina yang menyewa. Jadi, Pertamina enggak milik sendiri (proyeknya)," ujarnya.
Selain pusat informasi peluang bisnis berbasis digital, Kadin akan mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menurunkan suku bunga pinjaman, dan memudahkan izin usaha. Kemudian, mendorong pemerintah untuk membuat manajemen investasi menarik untuk memberikan kesempatan swasta membangun industri.
Lalu, meminta agar swasta tidak hanya diberi porsi sebagai agen dan trader untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan proteksi dari barang impor.
"Kami juga mau BUMN menjadi korporasi besar, raksasa yang punya proyek tiap tahun nilainya ribuan triliun. Sehingga, swasta bisa hidup dari BUMN sebagai subkontraktor, sebagai supplier dan lain-lain," ucapnya.
