- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat menuding aparat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah melakukan pemaksaan kepada para wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program kebijakan pengampunan pajak atau tax amesty.
Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Evi Zainal Abidin, mengaku pernah merasakan dipaksa untuk ikut program tax amnesty pemerintah. Hal itu diutarakannya dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin 28 November 2016
“Saya punya rumah di kampung. Waktu itu ada petugas pajak yang datang, di situ menemui keluarga saya. Mereka sedikit mengancam untuk mengikuti tax amnesty,” ujar Evi, dalam rapat kerja di gedung parlemen Jakarta.
Evi mengatakan, ia sama sekali tidak berniat untuk mengikuti program tax amnesty, karena meyakini bahwa sudah tidak ada harta atau aset yang tertinggal saat mengisi surat pemberitahuan pajak. Menurutnya, ini sama saja dengan menakut-nakuti pembayar pajak.
“Ini seolah-olah masyarakat harus ikut tax amnesty. Penting untuk disampaikan karena jangan sampai iklim seperti ini menjadi budaya,” katanya.
Kejadian serupa turut dialami oleh Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Achmad Hatari. Bahkan, Hatari mengaku para petugas pajak sama sekali tidak mencerminkan sikap yang selama ini dijamin oleh pemerintah.
“Mereka bentak-bentak, marah-marah. Pola pikir penegakan pajak di sini belum diikuti di Papua sana. Saya sudah catat namanya,” ujarnya.
(ren)
