TUTUP
TUTUP
BISNIS

Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dikebut

Aturan turunan dari paket 13 akan keluar pada Desember 2016.
Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dikebut
Alat berat guna menguruk lahan pertanian untuk pembangunan perumahan di Ungaran (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

VIVA.co.id – Kurang lebih masih ada 11,8 juta backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Pemerintah pun ingin agar pekerjaan rumah tersebut bisa dituntaskan. 

Terlebih usai dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi 13 yang fokusnya untuk menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembang untuk membangun rumah. Dengan itu diharapkan bisa mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah MBR dengan harga terjangkau. Sekali lagi, rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain yang MBR ditinggalkan. MBR ya, jangan nanti malah salah di lapangan," ujar Presiden Joko Widodo ketika membuka Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-15 di hotel Fairmont, Jakarta, Selasa 29 November 2016.

Jokowi pun berulang kali mengingatkan agar rumah yang dibangun tersebut adalah rumah untuk MBR. Sebab, ia tak ingin, intstruksinya itu meleset. "Jangan sampai nanti yang banyak dibangun, malah rumah yang hanya untuk dipakai investasi. Jadi ini agar diarahkan pembangunannnya, sekali lagi ya rumah MBR," ujar dia.

Meski demikian, hingga kini diakui mantan gubernur DKI Jakarta itu, Peraturan Pemerintah (PP) turunan untuk implementasi paket kebijakan ekonomi 13 itu belum ada. 

"PP-nya belum jadi, Menko Ekonomi sudah janji pada saya, bulan Desember ini akan diselesaikan. Masalah lain seperti PPh final, DIRE, akan terus kita kalkulasi agar semuanya meringankan, agar rumah-rumah dibangun sebanyak-banyaknya untuk masyarakat," ungkap Jokowi. 

Jokowi juga menambahkan, ia ingin agar masyarakat aktif melapor jika memang ditemui banyak kendala soal bagaimana mengurus perijinan dan lainnya untuk membangun rumah MBR. Bisa langsung lapor ke dirinya atau melalui menteri-menteri terkait di kabinet kerjanya.

"Sekali lagi ini akan terus kita benahi. Ketika ada masalah di lapangan tolong langsung dilaporkan ke saya atau ke menteri. Apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR," ujar dia.
 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP