TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
BISNIS

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Perketat Sistem Pengawasan

Menciptakan sistem yang lebih mampu meminimalisir korupsi
Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Perketat Sistem Pengawasan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani  (VIVA.co.id/ Suparman)

VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kembali mengingatkan segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak, untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih mampu meminimalisir terjadinya korupsi.

"Saya wanti-wanti, jangan biarkan tingkah laku satu orang itu melemahkan kita," tegas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. 

Ani memandang, apabila dibandingkan 10 tahun terakhir, saat ini DJP telah berubah menjadi institusi yang jauh lebih baik. Mulai dari sumber daya manusia sampai sistem perpajakan yang lebih berkualitas.

Namun, tertangkapnya pejabat DJP beberapa waktu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali mencoreng nama baik institusi yang mulai pulih. Meski begitu, Ani tetap meyakini lembaga itu masih memiliki pejabat publik, yang memegang teguh integritas dan tanggung jawabnya. 

Contohnya, seperti pada saat periode akhir pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memandang, masa-masa tersebut menjadi bukti, masih ada pegawai pajak yang memiliki integritas.

"Saya mencoba membuka catatan saya, ini sangat berbeda. Reaksi Anda menunjukkan bahwa kita telah mencapai sesuatu. Ini suatu episode, di mana ada kemajuan yang luar biasa sejak 10 tahun yang lalu," katanya.

Ani mengakui, pekerjaan sebagai pengelola keuangan negara bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sebagai seorang manusia biasa, pasti ada ambisi, maupun godaan yang menghampiri. Bahkan, menyalahgunakan amanat konstitusi.

"Kita lemah karena ada kesempatan. Manusia kalau melihat peluang, dan sistemnya tidak memberikan keyakinan akan ada hukuman, maka itu akan sangat dimungkinkan," ujarnya.

Maka dari itu, reformasi sistem perpajakan pun akan kembali digenjot Presiden Joko Widodo. Tak sekadar meningkatkan basis data penerimaan negara, melainkan juga memperkecil kesempatan korupsi di internal DJP.

"Sistem ini yang ingin saya evaluasi, dan reformasi. Karena apa yang terjadi saat ini adalah, kita, Anda semua harus terus bersama-sama memperbaiki sistem untuk kebaikan Anda dan negara ini," jelasnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP