VIVA.co.id – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengevaluasi data Badan Pusat Statistik, terkait penggunaan data survei sebagai acuan penghitungan komoditas pangan, khususnya jagung.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta, BPS tak hanya melihat harga pada beberapa daerah saja, karena akan berpengaruh terhadap data inflasi nasional.
Selama ini, BPS selalu merilis data harga komoditi pangan setiap bulannya, seperti jagung dan beras. Data ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman inflasi.
"Ada perdebatan harga dari data BPS. Misalnya harga jagung, BPS sudah baik mengutip harga konsumen. Tapi, hanya dua provinsi yang konsumsinya tinggi, NTT dan NTB," kata Darmin seusai rapat koordinasi di rumah dinasnya kawasan kompleks Widya Chandra Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016.
Lalu, dia meminta BPS melihat juga harga pangan lainnya pada berbagai daerah di Indonesia. Harga itu pun juga diharapkan masuk ke dalam indeks harga konsumen. Darmiin juga meminta BPS mencatat harga yang ada di pusat produksi pakan ternak yang menerima atau menggunakan bahan baku pangan.
"Kalau yang enggak masuk di IHK, diumumkan dicatat juga, harga di feedmill (pakan ternak). Dia bukan konsumen, jadi enggak masuk di dalam IHK. Bukan mengubah, harga yang di IHK tetap masuk di IHK, tetap," ujarnya menjelaskan.
Dia mengatakan, bagi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, data itu sangat penting karena harga pakan ternak itu akan menentukan harga ayam dan harga telur.
Evaluasi juga diberikan Darmin pada data harga beras. Menurut Darmin, BPS seharusnya tidak mengklasifikasi harga berdasarkan beras termurah. Sebab, nilai harga acuan beras yang diklaim termurah di setiap daerah memiliki variasi, tergantung dengan karakter daerahnya.
"Ada satu beras umum dan beras termurah. Pertanyaanya adalah harga beras termurah itu yang mana sih? Apakah betul itu beras termurah atau bagaimana? Sekarang itu harga Rp10.400, tapi harga Rp8.400 itu banyak," ujarnya menambahkan.
Darmin berharap, BPS tak memberikan informasi yang ambigu. Namun Darmin menegaskan, dia tak mau mengutak-atik proses survei dari BPS.
"Saya sarankan jangan sebut harga termurah, tapi sebutlah harga medium. Sehingga, agar tidak ada yang menyesatkan.”
(mus)
