- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Program pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat PT Freeport Indonesia, sampai saat ini masih jalan di tempat. Padahal, hal itu menjadi syarat utama, untuk memperoleh kembali izin ekspor konsentrat yang akan berakhir pada 12 Januari 2017.
Alih-alih berusaha untuk memenuhi syarat dari pemerintah, perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut, justru berharap adanya jalan tengah, terkait permasalahan itu. Freeport Indonesia baru akan membangun smelter, jika pemerintah bisa memperpanjang kontrak karya.
Lantas, bagaimana respons Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menanggapi hal tersebut?
"Ya, mestinya harus bangun smelter," jelas Jonan, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 8 Desember 2016.
Terkait dengan permintaan kontrak yang disuarakan dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Jonan menegaskan, pemerintah tidak akan secara gegabah memberikan begitu saja perpanjangan kontrak, yang sejatinya habis pada 2021 mendatang.
"Nanti saja. Tunggu PP (Peraturan Pemerintah) putusannya. Kami tidak mau mendahului. Ini sedang dibahas," ungkap mantan Menteri Perhubungan tersebut.
Sebagai informasi, kepastian perpanjangan kontrak Freeport baru diputuskan pada 2019 mendatang. Sikap yang diambil pemerintah, sesuai dengan bunyi dalam ketentuan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Sedangkan di satu sisi, permohonan perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Freeport Indonesia memang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pengajuan tersebut memang menjadi dasar bagi perusahaan tersebut, untuk pembangunan smelter di kawasan Gresik, Jawa Timur.
Setidaknya, dibutuhkan dana mencapai US$2,2 miliar bagi Freeport Indonesia untuk membangun smelter. Para petinggi perusahaan tersebut memandang, perpanjangan kontrak akan menjadi solusi terbaik, untuk mendapatkan dana pembangunan smelter. (asp)
